Bulan: Juli 2024

Kiosk BRI Permudah Transaksi, Jangkau Pelosok

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah diakses dan inklusif.

Salah satu langkah terobosan mereka adalah pengembangan Kiosk BRI, mesin layanan mandiri yang kini hadir hingga ke pelosok negeri.

Manager BRI KCK, Nastiti Nurlatifiyanti menjelaskan, Kiosk BRI bukan sekadar ATM biasa. Mesin ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses ke kantor cabang BRI.

Adapun keunggulan Kiosk BRI yaitu menu transaksi lengkap, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi mulai dari setor dan tarik tunai, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, dan internet.

"Semua transaksi bisa dilakukan disini, lengkap," ungkapnya.

Kemudian Kiosk BRI juga mudah digunakan karena Kiosk BRI memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi.

Serta jangkauannya luas dimana Kiosk BRI telah hadir di berbagai pelosok Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan modern.

"Dan untuk sistem keamanannya terjamin, Kiosk BRI dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis untuk memastikan transaksi nasabah aman dan terlindungi," terangnya.

BRI terus membuat Inovasi yang selalu berkembang, BRI terus mengembangkan fitur-fitur baru pada Kiosk BRI, seperti layanan cek saldo, registrasi agen BRILink, dan pembukaan rekening secara mandiri.

Adapun manfaat positif Kiosk BRI disini guna meningkatkan inklusi keuangan, Kiosk BRI membuka akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Kiosk BRI mengurangi kepadatan di kantor cabang, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lebih cepat dan nyaman," tegasnya.

Disini juga bisa menciptakan Lapangan Kerja dimana Kiosk BRI membutuhkan agen BRILink untuk pengoperasiannya, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.(*)

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah daerah bukan berada di pusat. Sebaiknya ada kesatuan pelaksanaan fungsi tugas dari Kementerian. Orientasi atau prioritas pencapaian pembangunan daerah itu beragam dalam memandang urgensi dari penyuluh. Sehingga bisa jadi ketika itu ditempatkan di daerah belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya," demikian dikatakan Siti Amanah saat menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Amanah mengungkapkan penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

"Penyuluh pertanian seharusnya memiliki sebuah kapasitas yang tidak hanya diperoleh dari lembaga atau diklat tetapi juga pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan klien atau pengguna jasa penyuluhan. Optimasi peningkatan penyuluh itu seharusnya kelembagaannya dikembalikan ke pemerintah pusat agar lebih fokus membangun pertanian khusus meningkatkan produksi dan pendampingan petani," ungkapnya.

Lebih lanjut Amanah menegaskan selama berada di pemerintah daerah, peran penyuluh tidak fokus karena dibebankan untuk urusan politik dan lainya yang menjadi kepentingan kepala daerah. Sebab, tidak semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pertanian dengan menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Hal ini bisa menjadi perhatian dari birokrat dan parlemen sehingga adanya kesatuan tugas untuk lebih mudah mencapai tujuan pembangunan pertanian. Sedangkan, dari sisi anggaran menjadi tanggung jawab pusat," tegasnya.(***)

BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - BRI cabang Kramat Jati menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini BRI cabang Kramat Jati menyalurkan CSR berupa hewan qurban ke Masjid Al-Amin di Jalan Al-Amin no2 Rt06 Rw02 Kelurahan/Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pimpinan Cabang BRI Kramat Jati, Asep Suhendra menjelaskan, penyerahan CSR berupa hewan qurban juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha (17/06/2024).

Masjid Al-Amin menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran hewan qurban. Masjid Al-Amin menjadi tempat ibadah paling dekat dan dapat dijangkau oleh masyarakat karena akses yang sangat strategis dan dapat diakses dari Jalan Raya Bogor.

"Kami memilih Masjid Al-Amin ini karena lokasinya dekat dan mudah dijangkau," ungkapnya.

Program BRI Peduli CSR kali ini memberikan sumbangan Hewan Qurban 1 (Satu) Ekor Kambing dengan harga Rp3.900.000 kepada Masjid Al-Amin.

Tentunya ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BRI Kramat Jati dalam bentuk sosial kepada lingkungan. Terlebih untuk berbagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"BRI Kramat Jati terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah dan juga lingkungan sekitar," tutupnya.(***)

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur penyuluhan pertanian di Indonesia yang dinilai belum optimal dan berpotensi pada dampak yang tidak baik pada sektor pertanian nasional. Ketua Umum KTNA, M.Yadi Sofyan Noor menyoroti bahwa meskipun penyuluh pertanian terbukti bekerja di lapangan, struktur wadah mereka tersebar secara tidak merata di berbagai daerah.

"Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai bagian instansi, tanpa konsistensi yang jelas dalam pengelolaan dan koordinasi," ujar Yadi Sofyan Noor saat menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024.

Yadi menampik kalau penyuluh dinilai tidak berkinerja. Menurut pengamatannya di lapangan, Ia memastikan pihaknya kerap berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan.

”Artinya konektivitas ada dan masih nyambung. Tapi wadahnya saat ini tidak nyaman buat mereka,” tegasnya.

Yadi menegaskan kondisi tersebut menghambat efektivitas penyuluhan dalam mendukung petani di lapangan. Maka dirinya menilai perlunya perubahan dalam pengelolaan penyuluhan dengan menyarankan agar ketenagaan penyuluh pertanian dikembalikan ke pusat.

"Koordinasi yang baik antara penyuluh dan semua stakeholder harus menjadi prioritas utama agar penyuluhan benar-benar mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi petani," katanya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, KTNA menyerukan agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk merancang struktur penyuluhan yang lebih terpadu. Apalagi penyuluh merupakan bagian penting dalam mendampingi petani untuk mewujudkan swasembada pangan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo mengungkapkan peran krusial penyuluh dalam memastikan keberhasilan swasembada pangan, air, dan energi yang menjadi fokus utama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Peran penyuluh pertanian sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program-program strategis ini, seperti penyanyi yang menyampaikan lagu kepada pendengarnya. Merekalah yang menyampaikan teknologi dan inovasi kepada petani," ungkap Sadar.

Namun Sadar menilai, setelah reformasi, suara para penyuluh ini meredup. ”Dan di era Prabowo nanti, kita harapkan suara mereka bisa kembali dengan mengangkat kembali program-program krusial,” jelasnya.

Sadar menambahkan bahwa salah satu akar permasalahan utama adalah kurangnya landasan hukum yang memadai.

"Kami mendorong untuk mengembalikan peran penyuluh pertanian sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 dengan mengamandemen Undang-Undang Otonomi Daerah. Pertanian harus menjadi urusan wajib yang didukung sepenuhnya, baik dari tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.

Sadar yang saat ini menjadi bagian dari Partai Politik Gerindra telah menyampaikan aspirasi banyak pihak tentang mengoptimalkan peran penyuluh pertanian.

"Kami telah berkomunikasi dengan fraksi kami di DPR RI dan mendapatkan dukungan kuat untuk langkah ini. Saatnya untuk melangkah lebih lanjut dengan tindakan nyata," lanjutnya.

Kegiatan Focus Group Discussion ini diadakan oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Menurut Ketua KPPN Bustanul Arifin, peran penyuluh pertanian saat ini semakin krusial.

”Transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia sangat urgent. Perlu adanya perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pemerintahan yang baru,” pungkasnya.

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta – Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024. Acara ini menyoroti tantangan produktivitas pertanian dan langkah-langkah untuk memperbaiki keberlanjutan penyuluhan pertanian di Indonesia.

Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menegaskan urgensi transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia. Arifin menyebutkan perlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pemerintahan yang baru pada Oktober nanti.

"Penyuluh pertanian harus melakukan transformasi signifikan dalam pendekatan dan strategi kerja mereka agar dapat menanggapi perubahan kondisi dan kebutuhan petani di era baru ini," ungkap Bustanul Arifin.

Bustanul menambahkan bahwa perubahan ini sangat penting mengingat peran krusial penyuluh dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Maka dirinya menyayangkan bahwa peran penyuluh sering kali terhambat oleh peraturan yang belum sepenuhnya mendukung kerja mereka.

"Kita perlu memastikan bahwa penyuluh memiliki dukungan yang memadai dari segi peraturan dan sumber daya agar mereka dapat berfungsi secara optimal dalam mendampingi petani," jelasnya.

Bustanul menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan memastikan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006.

"Kami mengadvokasi agar kelembagaan penyuluhan kembali berada di bawah pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi," tambah Bustanul.

Sementara itu, Pakar Penyuluhan dari Universitas Andalas Hery Bachrizal Tanjung menyoroti bahwa penyuluh pertanian memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dengan kondisi riil di lapangan.

"Penyuluh pertanian harus mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam membina dan mengembangkan kapasitas petani," paparnya.

Belum lagi, Hery menegaskan perlunya integrasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian.

"Pengelolaan penyuluhan harus tetap berpusat pada kebijakan nasional dengan pengembangan dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah," tambah Hery.

Sementara itu, pakar penyuluhan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Dwiningtyas Padmaningrum menekankan pentingnya integrasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas petani dalam mendukung program penyuluhan pertanian.

"Peran penyuluh pertanian tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas petani untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi usaha mereka," tambahnya.

Dwiningtyas juga mengulas tentang peran penting Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mendukung implementasi kebijakan pertanian di tingkat kecamatan. Ia berharap BPP dapat diperkuat sebagai pusat pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terpadu di setiap wilayah.

"Saat ini, tantangan terbesar adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di BPP. Perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas BPP sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di daerah," tegas Dwiningtyas.(***)

Bulan: Juli 2024

Kiosk BRI Permudah Transaksi, Jangkau Pelosok

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

Perkuat Mutu Pendidikan Vokasi, Prodi Agribisnis Hortikultura Polbangtan Kementan Jalani Asesmen BAN-PT

Tingkatkan Kapasitas, Kelompok Tani Bogor Studi Lapang di Politeknik Enjiniring Kementan

Akademisi dan Mahasiswa: Swasembada Pangan Bukan Isapan Jempol Belaka

Mentan Amran Bersama Mahasiswa, Guru Besar, dan Pakar Pertanian Tinjau Gudang Bulog Jawa Timur: Hasilnya Luar Biasa!

Gelar Sharing Session, Kementan Buka Strategi Publikasi Bereputasi dan Riset Strategis

Berita lainnya