6 Februari 2025

Bulan: Agustus 2024

Hasilkan Generasi Unggul, Polbangtan dan PEPI Kementan Laksanakan Wisuda Nasional

TANIINDONESIA.COM//Tangerang - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) gelar Wisuda Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Kamis 29 Agustus 2024 di Auditorium PEPI.

Kegiatan prosesi wisuda nasional dilakukan pengukuhan 347 wisudawan dari 7 Politeknik lingkup Kementerian Pertanian diantaranya 66 mahasiswa PEPI, 11 mahasiswa Polbangtan medan, 75 mahasiswa Polbangtan Bogor, 84 mahasiswa Polbangtan Yoma, 76 mahasiswa Polbangtan Malang, 29 mahasiswa Polbangtan Gowa dan 6 mahasiswa Polbangtan Manokwari.

Baca juga: 

Program Pompanisasi, Kementan Tingkatkan Produktivitas Padi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pimpin langsung sidang terbuka wisuda nasional 2024. Dihadapan para wisudawan Mentan Amran berharap agar mahasiswa Polbangtan/PEPI dapat menjadi agen-agen pembaharuan. "Hari ini adalah tonggak bersejarah sebagai individu telah lulus di perguruan tinggi, saya berharap anak-anakku sekalian menjadi agen-agen pembaharuan di seluruh Indonesia," ungkap Amran.

Mentan Amran mengatakan pelibatan mahasiswa dalam mendukung program utama Kementan merupakan strategi khusus yang akan menjadi contoh pertanian modern di masa mendatang.

“Empat kunci yang perlu dipegang teguh agar SDM kita menjadi mumpuni. Di antaranya ialah bekerja yang terbaik, fokus, cepat dan berorientasi hasil,” tambah Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, turut hadir memberikan dorongan semangat kepada para wisudawan.

"Saya mengucapkan selamat kepada 347 wisudawan Polbangtan/PEPI yang berbahagia, wisuda bukan hanya sebagai akhir dari perjalanan akademik, tetapi juga sebagai awal dari tantangan baru serta kepada orang tua dan keluarga yang telah mendukung” ungkap Idha.
Idha berharap ilmu yang didapatkan, dapat diaplikasikan dengan baik dan Polbangtan/PEPI dapat terus melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang siap membangun pertanian di Indonesia.

"Wisuda ini adalah momen penting yang menunjukkan keberhasilan kalian dalam menyelesaikan pendidikan dan siap untuk berkontribusi pada pembangunan pertanian Indonesia," kata dia.

Dengan berakhirnya masa perkuliahan diharapkan para wisudawan memasuki dunia baru dengan tetap optimis untuk melanjutkan cita-cita bersama membangun negeri berkontribusi pada bidang pertanian khususnya dapat memenuhi pasar kerja industry dengan kompetensi yang didapat selama perkuliahan.(*)

Program Pompanisasi, Kementan Tingkatkan Produktivitas Padi

TANIINDONESIA.COM//BANDUNG - Untuk meningkatkan produksi padi di tengah ancaman kekeringan karena anomali cuaca el-nino, Kementerian Pertanian memaksimalkan program Pompanisasi.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan target Pompanisasi adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Program strategis ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 280 juta jiwa penduduk Indonesia,” jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ida Widi Arsanti, mengatakan Kementan terus memprioritaskan berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri.

Dijelaskannya, saat ini fokus Kementan adalah mewujudkan akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas pangan agar mampu swasembada.

Realisasi pompanisasi dan irigasi perpompaan yang diinisiasi Kementerian Pertanian sendiri sudah mencapai 100% di Kabupaten Bandung. Sebanyak 241 pompa air telah terdistribusi dan sudah mengairi sawah di Kabupaten Bandung.

Baca juga: 

Capai Target, Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi di Kabupaten Bandung

Selain itu, Kabupaten Bandung mengajukan pompa tambahan sebanyak 143 unit ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Rabu (28/8/2024), Direktur Alsintan Kementerian Pertanian, didampingi Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan Ketua Tim Kerja Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Jawa Barat meninjau pelaksanaan pompanisasi di Kabupaten Bandung.

Kunjungan dilakukan ke salah satu penerima manfaat, yaitu Kelompok Tani Nurani Sejahtera Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang memperoleh bantuan pompa sebanyak 6 unit.

Direktur Alsintan Kementerian Pertanian, Fausiah T. Ladja, menyampaikan dengan adanya pompanisasi telah mulai terasa manfaatnya dibandingkan dengan musim sebelumnya, ditandai peningkatan produksi padi di wilayah Bojongsari ini.

“Dengan demikian pendapatan petani Bojongsari meningkat,” tuturnya.

Ketua Kelompok Tani Nurani Sejahtera, sekaligus Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Mandala Tani Mandiri, Wawan Hernawan, menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Pertanian atas bantuan pompanisasi ini yang mampu meningkatkan produksi padi di Desa Bojongsar, semula 6 Ton/Ha menjadi 6,5 Ton/Ha.

Lokasi monev berikutnya adalah Kelompok Tani Wargi Saluyu di Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Sebanyak 25 Ha areal lahan sawah di Desa Sumbersari telah terairi dengan adanya program pompanisasi.

Di sela-sela kegiatan, Direktur Alsintan bertemu dengan perwakilan 10 Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Bandung di Desa Mekarsari Kecamatan Ciparay dalam rangka sosialisasi Program Indonesian Millenial for Modern Agriculture Corporation (IMMACo) atau Pertanian Modern Berbasis Korporasi bagi Petani Milenial.

Program IMMACo mendukung program PAT dan Pompanisasi yang telah dilakukan Kementerian Pertanian. Program IMMACo juga menjadi upaya Kementan untuk melakukan regenerasi petani dengan cara penumbuhkembangan wirausaha muda pertanian.(*)

Kementan Pastikan Pengadaan Alsintan Transparan

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah fokus pada upaya peningkatan produksi padi yang sempat tertunda akibat dampak El Nino yang berkepanjangan. Sebagai langkah konkret, Kementan telah menyiapkan berbagai program termasuk pompanisasi untuk mendukung keberlanjutan produksi.

Pengadaan pompanisasi atau alat dan mesin pertanian (alsintan) lainnya di Kementan dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan bertahap.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan alsintan dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

“Pengadaan ini diawali dengan perencanaan yang berasal dari usulan daerah melalui platform e-Proposal serta surat usulan,”jelas Andi.

Dalam prosesnya, Kementan juga melakukan analisis kebutuhan yang berdasarkan luas lahan, data penyaluran alsintan pada tahun sebelumnya, serta kinerja dari alsintan yang sudah ada. Selanjutnya dilakukn proses pengadaan alsintan secara terbuka.

“Pengadaan alsintan ini dilaksanakan melalui e-Katalog LKPP, semua dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa pengadaan alsintan juga harus memperhatikan ketersediaan barang di penyedia, status penyedia, dan kepatuhan terhadap SNI serta regulasi lainnya.

Pengadaan ini diawasi ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan proses berjalan aman dan sesuai aturan.

“Agar seluruh proses aman, maka perlu perhatian juga bagaimana status penyedia, kepatuhan SNI pada barangnya, dan tentu semua dilaksanakan sesuai aturan dengan pengawalan seluruh aparat terkait,” jelas Andi.

Baca juga:

Tingkatkan Produktivitas Pertanian Wakil Mentan Serahkan Alsintan di Purworejo

Tidak hanya berhenti pada tahap pengadaan, Kementan juga memastikan pengawalan pemanfaatan alsintan di lapangan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

“Kami ingin semua alsintan yang diberikan ini memberikan manfaat besar untuk pertanian. Oleh karena itu, kami terus mengawasi pemanfaatannya mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, dan semua dilaporkan secara berjenjang,” tambah Andi.

Dalam pemilihan penyedia di sistem e-Katalog, Kementan juga menekankan prinsip pengadaan yang efisien dan efektif sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Pasal 66 Perpres No. 12 Tahun 2021.

Penyedia yang terpilih harus memenuhi syarat, termasuk memiliki SPPT SNI juga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ketersediaan stok, serta harga yang kompetitif.

“Penyedia harus memenuhi syarat memiliki SPPT SNI serta TKDN, juga memiliki ketersediaan stok dan harga terbaik, dan tentu diutamakan produk dalam negeri.” pungkas Andi.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberi pelayanan maksimal terhadap siapa saja yang mau membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas. Termasuk mereka yang datang dari kalangan pengusaha nasional.

Menurut Amran, pengusaha adalah mitra strategis yang dapat mendukung sektor pertanian berkembang secara pesat.

"Dan kami katakan, kalau ada pegawai kami yang main-main, tolong dilaporkan secara tertutup. Pasti kami tindak tegas. Jangan main-main, jangan ada calo disini, calo tidak boleh berkeliaran. Untuk pengusaha langsung ke sistem saja, kan kita sudah pakai online OSS. Ke depan, Kementerian Pertanian harus terhormat, betul-betul clear dari apapun, khususnya pengadaan," tegasnya.

Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan pupuk dan pestisida. Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah mengatakan, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan 6 prinsip tepat. Yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

"Pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta seluruh instansi terkait," ujar Andi, Kamis 29 Agustus 2024.

Meski regulasi terkait pupuk dan pestisida sudah tersedia, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu atau mutu serta efektivitasnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

"Tujuan dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida," kata Andi.

Dia menambahkan, yang menjadi objek pengawasan pupuk di antaranya adalah legalitas pupuk, mutu pupuk, dan harga pupuk subsidi. Sedangkan pengawasan pestisida di antaranya pada legalitas, kualitas, dampak lingkungan, dan dampak negatif terhadap kesehatan.

"Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh tim pengawas pupuk dan pestisida Kementan yang terjun ke lokasi. Pengawasan dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios atau pun langsung ke petani. Yang di cek di antaranya kemasan, label, kuantitas dan kondisi fisik," sebutnya.

Baca juga: 

Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang

Andi menegaskan, Ditjen PSP saat ini terus berupaya mencegah pemalsuan dengan mengoptimalkan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pusat dan daerah.

“Kami juga meminta Kemendagri ikut mendorong Pemerintah Provinsi/ Kabupaten dalam kegiatan KP3 daerah, terutama dalam penyediaan anggaran.” tambah Andi.

Andi mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Di sana ada kegiatan memproduksi Pestisida Oplosan dan memperdagangkan Pestisida Oplosan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Sudah dilakukan pengecekan legalitas dan evaluasi mutu pestisida oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida. Pelaku sekarang sudah diproses secara hukum oleh Polda Kalimantan Tengah," ungkap Andi.

Begitu juga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di beberapa kios ditemukan dolomit yang menyerupai kemasan pupuk NPK Bersubsidi serta pupuk NPK non subsidi yang tidak sesuai dengan kemasan yang didaftarkan.

“Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan PPNS Kementan, KP3 dan PPNS Provinsi serta Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengawasan langsung, melakukan pengambilan sampel dan memberikan sanksi terhadap perusahaan pemegang nomor pendaftaran pupuk tersebut atas pelanggaran yang ditemukan.” tambah Andi.

Sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman mengingatkan untuk memperkuat pengawasan, sangat penting polisi, TNI dan bupati memperkuat pengawasan kios maupun distributor agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kami titip kios-kios dan distributor agar tidak melakukan kecurangan. Dan bagi yang nakal langsung cabut saja izinnya. Karena itu, mari kita singsingkan lengan dan turun ke lapangan karena ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk petani Indonesia," tegasnya.

Capai Target, Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi di Kabupaten Bandung

TANIINDONESIA.COM//BANDUNG – Realisasi pompanisasi dan irigasi perpompaan yang diinisiasi Kementerian Pertanian sudah mencapai 100% di Kabupaten Bandung. Sebanyak 241 pompa air telah terdistribusi dan sudah mengairi sawah di seluruh areal Kabupaten Bandung. Selain itu, ada 20 unit irigasi perpompaan yang sudah bisa digunakan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menuturkan pompanisasi mampu meningkatkan produksi padi di tengah kemarau panjang.

“Program strategis ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 280 juta jiwa penduduk Indonesia,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ida Widhi Arsanti, mengatakan Kementan terus memprioritaskan berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri.

Baca juga: 

Kementan Optimis, Pompanisasi Tingkatkan Indeks Pertanaman di Kabupaten Garut

Saat ini fokus Kementan mewujudkan akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas pangan agar mampu swasembada.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Ajat Jatnika, sebagai penanggung jawab program PAT wilayah Kabupaten Bandung, berkunjung ke wilayah penerima manfaat pompanisasi.

Ajat mengunjungi ke 2 kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Bojongkolak dan Kelompok Tani Babakan Ciparay, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Pemerintah pusat dan daerah membuat program Perluasan Areal Tanam (PAT) untuk peningkatan produktivitas padi nasional. Mari kita dukung bersama dan saya mohon agar pompa yang sudah terpasang bisa dimanfaatkan secara optimal, dan dilakukan pemeliharaan agar bisa tetap berfungsi untuk jangka waktu panjang,” ucap Ajat.

Penyuluh Kecamatan Solokanjeruk, Anton Siswanto, menyampaikan dirinya bersama petani akan terus berupaya meningkatkan produktivitas padi di lahan sawah, dan pompanisasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk kegiatan pengairan mulai dari tanam hingga panen.(*)

Kementan Optimis, Pompanisasi Tingkatkan Indeks Pertanaman di Kabupaten Garut

TANIINDONESIA.COM//GARUT - Untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan, sebagai imbas anomali cuaca el-nino, Kementerian Pertanian memaksimalkan program pompanisasi. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman, termasuk di Kabupaten Garut yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang.

Program Pompanisasi yang digagas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, fokus pada 2 cara yaitu memperbaiki pompa yang sudah ada dan menyediakan pompa baru sesuai kebutuhan petani di tiap wilayah.

“Ini semua untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 280 juta jiwa penduduk Indonesia,” tutur Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ida Widhi Arsanti, mengatakan Kementan terus memprioritaskan berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri.

Menurutnya, saat ini fokus Kementan adalah mewujudkan akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas pangan agara mampu swasembada.

Baca juga: 

Kementan Regenerasi Petani di Jawa Tengah melalui IMMACo dan MBKM

Kepala BBPP Lembang, sebagai penanggung jawab program PAT wilayah Kabupaten Garut, meninjau pelaksanaan pompanisasi, Senin (26/8/2024), di Kelompok Tani Mekar Harapan III Desa Dunguswiru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut menerima bantuan pompanisasi dari Kementerian Pertanian sebanyak 472 unit dan sudah terpasang 275 unit, serta irigasi perpompaan 83 unit.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, dengan adanya pompanisasi diharapkan dapat meningkatkan IP 100 menjadi IP 200-300 dan produktivitasnya saat ini 6,3 ton/hektar bisa menjadi 6,8-7 ton/ha.

“Dengan demikian pendapatan petani dapat meningkat,” tuturnya.

Ajat Jatnika memberi pernyataan bahwa pompa air sudah terpasang dan bisa berfungsi dengan sumber air dari Sungai Cipancar, siap untuk ditanami padi untuk mengairi sekitar 20 hektar luasan sawah tadah hujan.

“Pompa sudah terpasang 100% rampung, bak penampung ukuran 3x3m, pompa ukuran 6 inch dengan bahan bakar solar sudah terpasang didalam rumah pompa,” jelasnya.

Ajat menaruh harapan agar dapat menanggulangi permasalahan air yang selama ini dialami.

“Saya minta agar irigasi perpompaan bisa bermanfaat terutama di musim kemarau saat ini, agar bisa panen raya bulan September-November,” katanya.

Ajat juga menyampaikan agar pompa dan irigasi perpompaan ini bisa dipelihara, dijaga dan berbagi dengan anggota kelompok lain.

Ketua Kelompok Tani Mekar Harapan III, Toto Setiawan, menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Garut atas bantuan pompanisasi ini yang mampu mengairi sawahnya dengan baik.(*)

Kementan Regenerasi Petani di Jawa Tengah melalui IMMACo dan MBKM

TANIINDONESIA.COM//SUKOHARJO - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan produktivitas padi nasional. Salah satunya melalui program Indonesian Millenial for Modern Agriculture Corporation (IMMACo) atau Pertanian Modern Berbasis Korporasi bagi Petani Milenial, yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (BBPP) Lembang di Jawa Tengah.

Program IMMACo juga menjadi upaya Kementan untuk melakukan regenerasi petani dengan cara penumbuhkembangan wirausaha muda pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan produktivitas padi dapat meningkat dengan terobosan-terobosan program. Di antaranya Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui pompanisasi yang menjadi solusi cepat di tengah musim kemarau saat ini.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ida Widhi Arsanti, mengatakan pihaknya sigap menjawab tantangan regenerasi petani.

“Saat ini, petani-petani sudah semakin tua, sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit. Itulah pentingnya mendorong regenerasi petani, yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan,” sebut Santi.

BBPP Lembang yang mendapatkan tanggung jawab IMMACo di Jawa Tengah, mengawali program dengan Rapat koordinasi, Jumat (23/8).

Rapat dihadiri Kepala BBPP Lembang dan widyaiswara, Direktur Polbangtan YOMA dan dosen, perwakilan Pusluhtan, perwakilan PSP, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Kodim Sukoharjo, Pengurus UPJA dan KUB di 13 desa, dan Penyuluh Pertanian di 7 kecamatan wilayah UPJA.

Baca juga: 

Kementan Tingkatkan Produksi Pangan dengan Pertanian Terintegrasi

Hasil koordinasi awal, untuk target pengembangan korporasi petani akan melibatkan mahasiswa, alumni dan juga petani milenial. Kawasan IMACo adalah kawasan yang tidak terlibat dengan program PAT dan memiliki UPJA yang siap untuk dikembangkan.

Berdasarkan identifikasi dan potensi wilayah, calon lokasi untuk Program IMMACo Kabupaten Sukoharjo di 13 UPJA (Unit Penyedia Jasa Alsintan) di 7 kecamatan yaitu Tawagsari, Mojolaban, Gatak, Weru, Nguter, Bendosari, dan Polokarto.

Di hadapan seluruh peserta rakor yang hadir, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menegaskan dukungan penuh Pemkab terhadap program IMMACo. Ia mengatakan siap menjadikan Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang selalu sukses menjalankan program-program pemerintah pusat.

IMMACo memiliki 8 pilar, yaitu konsolidasi petani, konsolidasi manajemen usaha, inovasi dan kesesuaian teknologi, dukungan infrastruktur dan logistik, akses pembiayaan, melibatkan offtaker sebagai penjamin hasil produksi, digitalisasi/penerapan IT, dan sinergi.

IMMACo melibatkan mahasiswa dan siswa serta alumni program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai pendamping untuk mendorong petani memiliki kelembagaan di bidang usaha alsintan yang lebih baik dan professional.

Di sesi diskusi, Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menegaskan kembali pentingnya kualitas sumber daya manusia pertanian sebagai kunci sukses program IMMACo ini.

Tanpa sumber daya manusia yang handal dan profesional, maka mustahil tujuan akhir dari program IMMACo dapat tercapai.

“Untuk itu, mari kita luruskan niatkan, kuatkan ikhtiar, dan terus membuka diri untuk terus belajar dan maju, maka insyaAllah kita akan sampai pada apa yang kita cita-citakan,” tutup Ajat.(*)

Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi seperti yang diinfokan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa saat ini tidak boleh ada oknum pengecer maupun distributor yang bermain-main dengan pupuk subsidi.

Diketahui, pemerintah menambah alokasi pupuk sebesar Rp 28 triliun atau saat ini menjadi 54 triliun. Dengan penambahan tersebut, alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.

"Saya tegaskan tidak ada kelangkaan sekarang. Yang ada mungkin administrasinya terlalu lamban. Saya sudah katakan kalau ada yang bermain-main dengan pupuk, aku cabut izinnya," ujar Mentan usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 26 Agustus 2024.

Untuk mengantisipasi kecurangan, Mentan meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan oknum pengecer jika terbukti melakukan penimbunan atau tindakan kecurangan. Jangan sampai, kata dia, para petani malah dibuat susah dalam melakukan produksi.

Baca juga: 

Mentan Pimpin Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

"Sampaikan, kalau ada yang main-main, aku cabut izinnya. Dan saya punya hak untuk cabut. Sudah banyak kami cabut. Jadi tidak ada istilah kelangkaan ya. Itu hanya terkadang oknum yang mempermainkan saja. Pasti kami cabut izinnya," katanya.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah tengah fokus pada peningkatan produksi nasional guna mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Salah satu yang digencarkan adalah perluasan areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

"Namun untuk mencapai swasembada kita memerlukan tambahan anggaran 68 triliun yang akan kita gunakan secara holistik mulai dari pengairan, perbenihan sampai transformasi pertanian modern," jelasnya.

Kolaborasi dengan DKM Masjid Al Ikhlas Polresta Metro Depok, BRI KC Depok Gelar Jumat Berbagi

TANIINDONESIA.COM//DEPOK - BRI Kantor Cabang (KC) Depok terus memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah. Tak ketinggalan selalu mengupayakan melakukan hal bermanfaat kepada lingkungan sekitar.

Kali ini BRI KC Depok bersama DKM Masjid Al Ikhlas Polresta Metro Depok Gelar Jumat Berbagi. Lokasinya diadakan di Masjid Al Ikhlas Polresta Metro Depok.

"Alhamdulilah kami ikhtiar terus berupaya memberikan yang terbaik dan bersinergi dengan berbagai pihak," ujar Pemimpin Cabang Bank BRI Depok, Yuliyanto.

Yuliyanto menjelaskan, untuk program Jumat Berbagi ini biasanya diagendakan di beberapa lokasi. Bentuk Jumat Berbagi juga bervariasi, biasanya lebih berbagi makanan kepada masyarakat sekitar.

"Jumat Berbagi seperti ini juga sudah umum dilakukan di berbagai tempat oleh beberapa instansi maupun pribadi," ungkapnya.

Baca juga: 

Kiosk BRI Permudah Transaksi, Jangkau Pelosok

BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

Tak hanya Jumat Berbagi, BRI juga memiliki banyak sekali program-program lain yang sejenis yaitu kepedulian sosial terhadap lingkungan, hanya saja berbeda bentuk.

BRI KC Depok terbuka secara lebar dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, tentunya jika sesuai dengan program yang ada.

Seperti kita ketahui, BRI memiliki banyak program dan produk unggulan yang bisa memudahkan para nasabah. Program undian berhadiah, produk digital seperti salah satunya yaitu Aplikasi BRImo hadir guna memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan.

"Ayo terus bertransaksi perbankan bersama BRI, bisa datang ke KC Depok maupun melalui aplikasi BRImo," tutupnya.(***)

Antisipasi Krisis Pangan, Kementan Perkuat Peran Penyuluh Pertanian Aceh

TANIINDONESIA.COM//ACEH – Kementerian Pertanian (Kementan) tidak main-main menanggapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan cuaca. Langkah antisipasi yang dilakukan diantaranya dengan penguatan peran para penyuluh pertanian serta program Perluasan Area Tanam (PAT). Hal ini juga yang dilakukan Kementan di Provinsi Aceh.

Melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Siti Munifah, Kementan melakukan safari kerja di Provinsi Aceh, Senin-Kamis (19-22/8/2024). Agenda utama kunjungan ini adalah melakukan pembinaan kepada penyuluh di Aceh sekaligus monitoring Program PAT.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan solusi cepat peningkatan produksi pertanian yang ditawarkan saat ini adalah PAT. Menteri Amran meyakini apabila program ini dijalankan maka Indonesia dapat mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

“Saat ini ada banyak negara yang mengalami penurunan produksi dan ada banyak penduduk dunia yang menderita kelaparan. Karena itu harus kita mitigasi dengan solusi cepat,” sebut Menteri Amran.

Terpisah, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menegaskan jika program PAT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang kedepannya akan semakin meningkat.

Menurutnya, program PAT dapat difokuskan karena kebutuhan kedepan akan sangat kurang dan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tersedia.

Santi menambahkan jika peran penyuluh dalam pengawalan program PAT juga sangat krusial untuk memastikan bahwa teknik dan metode yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal.

"Para penyuluh pertanian diharapkan dapat memberikan bimbingan dan dukungan teknis yang diperlukan bagi petani di setiap kabupaten," tegas Santi.

Aceh sendiri adalah provinsi yang menjadi tanggung jawab Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah. Guna memastikan performa dari Tim di lapangan dan untuk memotivasi para penyuluh, Siti Munifah bersama tim melakukan rangkaian kunjungan kerja ke beberapa wilayah PAT di provinsi Aceh.

Dalam safari kerja kali ini, Siti Munifah melakukan pembinaan penyuluh di sejumlah lokasi. Pada 19 Agustus, Pembinaan Penyuluh dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Langsa, kemudian pada 20 Agustus 2024 pembinaan penyuluh di Kabupaten Aceh Utara, serta 21 Agustus 2024 dilakukan pembinaan penyuluh Banda Aceh.

Baca juga: 

Wujudkan Swasembada, Kementan Gencarkan Program PAT Provinsi Aceh

Saat melakukan pembinaan di Langsa, Siti Munifah menjelaskan jika selama ini Provinsi Aceh masih berada di zona merah dalam peringkat nasional dalam program PAT.

“Saya hadir untuk menemukan kendala berdiskusi bersama para penyuluh, TNI di lapangan untuk menemukan solusi agar performa program PAT di Provinsi Aceh dapat meningkat dan peringkat di level nasional juga naik,” terangnya.

Sekretaris Badan menambahkan, kendala yang dihadapi selama ini adalah penyuluh tidak dilibatkan secara aktif dalam mengawal program Kementan. Hal ini berdampak pada laporan realisasi kegiatan yang tidak optimal.

Siti Munifah juga menjelaskan jika kondisi darurat pangan akibat El Nino berdampak pada penurunan luas tanam padi sejak tahun 2022 – 2023 4,2 juta Ha.

“Untuk mengejar ketertinggalan pertanaman, Mentan membuat program strategis dengan bantuan pompanisasi untuk mempercepat pertanaman, meningkatkan IP dan PAT serta optimasi lahan (oplah) lahan rawa. Suksesnya kegiatan strategis ini harus didukung dengan kolaborasi antara Pemda (Penyuluh) dan TNI (Babinsa),” terangnya.

Ia menambahkan, untuk menunjukan bahwa daerah sudah mengakselerasi PAT, Penyuluh wajib melaporkan data ke Kabupaten yang selanjutnya di input PJ Kabupaten ke aplikasi Pelaporan Utama.

Untuk itu, Sekretaris BPPSDMP meminta kepada penyuluh untuk fokus menjalankan program PAT melalui pompanisasi, sekaligus menginformasikan rencana Kementan untuk menarik penyuluh daerah menjadi pegawai pusat.

“Mentan mengambil kebijakan kegiatan Program Pompanisasi, Oplah, dan Lahan Kering. Maka dari itu dibutuhkan sinergi penyuluh dan babinsa demi menyukseskan Program Menteri Pertanian. Penyuluh harus pro-aktif berkomunikasi dan kolaborasi dengan PJ kabupaten/kota, Kabid kabupaten/kota, dan operator data dalam memberikan laporan realisasi untuk di input ke aplikasi laporan utama,” katanya.

Saat melakukan Pembinaan Penyuluh Pertanian Kabupaten Aceh Utara, Siti Munifah hadir bersama Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Kabid Penyuluhan Distanbun Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh utara, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

Sekretaris BPPSDMP selaku PJ Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Aceh, meminta komitmen penuh penyuluh dan bekerja keras meningkatkan performa di lapangan.

“Penyuluh Pertanian dituntut komitmen untuk meningkatkan peringkat Aceh masuk ke zona hijau dengan cara mengubah kebiasaan diri sendiri dengan kerja keras agar menjadi contoh bagi generasi muda dan generasi penerus,” kata Siti Munifah.

Terkait sulitnya menanam Padi Gogo pada lokasi perkebunan sawit, Ia menambahkan, Menteri Pertanian telah mengambil kebijakan terkait pertanaman Padi Gogo dapat ditanam pada lahan kering lainnya, ladang, kebun praktek BPP, pematang sawah dan lahan lainya yang biasa ditanami oleh petani.

Tidak hanya itu, Siti Munifah juga mengatakan bantuan Pompa ABT yang telah diterima sebanyak 670 unit di Provinsi Aceh harus segera di distribusikan kepada Poktan. Para Penyuluh harus berkoordinasi dengan Kabid PSP masing-masing daerah untuk mempercepat distribusi dan pemasangan Pompa.

“Bagi Kabupaten/Kota yang masih mengusulkan pompa dengan jumlah yang sedikit segera buat surat permohonan susulan untuk penambahan bantuan pompa,” jelasnya.

Siti Munifah juga berkesempatan memberikan arahan dan motivasi kepada Mahasiswa Polbangtan Medan yang sedang melakukan MBKM di Kab. Aceh Utara, harapan nya mahasiswa mampu beradaptasi dan dapat membantu Penyuluh dan petani, mampu menerapkan ilmu yg selama ini sudah di pelajari di perkuliahan.

Tidak hanya bertemu dengan penyuluh Sekretaris Badan Siti Munifah juga melakukan Koordinasi dan Pembinaan TIM LO BSIP Provinsi Aceh, pada momen tersebut Ia menyampaikan jika berdasarkan penugasan Mentan terkait antisipasi darurat pangan, harus segera lakukan dialog kinerja antara Kepala BPSIP dengan seluruh pegawainya untuk mensukseskan kegiatan strategis Kementan.

“Tim LO BPSIP segera lakukan Komunikasi dengan Kepala Dinas Kab/kota untuk melakukan distribusi Pompa ke Poktan. Selain itu harus intens menjalin komunikasi dengan Konsulidasi dengan seluruh Koordinator BPP untuk mempermudah dan mempercepat jalur laporan data. ang harus diperhatikan dalam bekerja adalah focus pada permasalahan tugas yang dibebankan dan focus kepada mencari solusi,” jelasnya.

Berlanjut saat melakukan Pembinaan Penyuluh Pertanian Kota Banda Aceh, Siti Munifah yang didampingi Direktur Perbenihan Ditjen TP Kementan, Kepala BPSIP Aceh dan Kodam IM, serta Kadis Pertanian dan Pangan Kota Sabang, Kadis Pertanian Kab. Aceh Besar, Kadis PPKP Kota Banda Aceh dan Kadis Pertanian dan Pangan Kab. Pidie, menegaskan jika Kota Banda Aceh dan Sabang di SK Mentan No. 972 terbaru masuk kedalam kontribusi sebagai darurat pangan untuk kepentingan nasional.

Ia juga menyampaikan jika Distan Aceh Besar siap membagikan pompa pada hari Sabtu tgl 24 Agustus 2024 sejumlah 45 Unit Pompa kepada Kelompok Tani. Dan Padi Gogo yang awalnya 25.498 Ha sebagian besar sudah dipindahkan ke PAT Pompanisasi untuk mengejar ketertinggalan realisasi PAT Aceh.(*)