PUPUK

Kejar Tanam di Bulan Oktober, Wamentan Pastikan Ketersediaan Pupuk Aman

TANIINDONESIA.COM//JEPARA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi di bulan Oktober ini dalam kondisi aman. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100 persen dari yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton.

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti kita sudah bisa panen," ujar Wamentan Sudaryono saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ke depan, kata Sudaryono, sistem dan tata kelola pupuk harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Dia tidak ingin petani yang tengah bersemangat produksi malah lesu akibat kurangnya pupuk subsidi.

"Kita akan selesaikan masalah pupuk ini satu persatu dan saya sepakat ingin membawa persoalan ini nanti tata kelola pupuknya tentu saja harus kita perbaiki untuk bagaimana memastikan pupuk Indonesia sebagai produsen dan distribusinya itu betul-betul sampai ke petani," katanya.

Di lokasi, Mentan mengajak para petani Jepara agar melakukan produksi di bulan Oktober ini secara maksimal. Jangan sampai, kondisi air yang melimpah ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Saya ingin memastikan bahwa di bulan Oktober ini yang penting kita push supaya petani menanam lebih bersemangat lagi. Sebab itung-itungan kita kalau Oktober nanam maka Januari itu panen," katanya.

Sebelumnya di Kabupaten Demak, Wamentan Sudaryono juga mendorong para petani untuk mengoptimalkan percepatan tanam, terutama masa tanam di bulan Oktober tahun ini. Menurut Wamentan Sudaryono, percepatan harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi cukup.

"Saya datang kesini (Demak) untuk memberi semangat kepada petani bahwa kita harus mempercepat tanam supaya dalam setahun ini makin produktif. Jadi intinya begitu panen langsung di ditanami karena sebagian sentra mulai turun hujan sehingga sudah ada air," jelasnya.

Kementan Permudah Akses Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi

admin 5 bulan ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberi kemudahan bagi para petani untuk menebus pupuk bersubsidi. Kemudahan juga merupakan langkah Kementan dalam percepatan penyerapan pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra mengatakan kemudahan penebusan pupuk dituangkan melalui Kepdirjen 07 Tahun 2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dari Kios ke Petani.

"Kami sudah memberi fleksibilitas kepada petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui Kepdirjen," ungkap Jekvy dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 di Gedung Phonska PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Senin (02/09).

Beberapa kemudahan yang diberikan dalam Kepdirjen tersebut adalah penebusan secara berkelompok melalui surat kuasa, penebusan diwakilkan oleh anggota keluarga menggunakan kartu keluarga (KK), penebusan diwakilkan oleh ahli waris melalui surat keterangan. Penebusan juga bisa dilakukan oleh penggarap pengganti yang ditunjukkan dengan berita acara pengalihan garapan dan surat kuasa, penebusan di wilayah blankspot (susah sinyal), serta beberapa kelonggaran dalam pelaporan administrasi pupuk bersubsidi.

"Kita perlu terus sosialisasikan Kepdirjen ini kepada petani, penyuluh pertanian, dan kios pengecer," jelasnya.

Tim Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Hotman Tambunan mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pertanian dalam menjamin mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang mudah dan akuntabel, yakni melalui implementasi aplikasi iPubers dan Kepdirjen Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios ke Petani.

"Banyak persoalan pupuk bersubsidi yang terjadi terutama pada tahun 2022 kebawah karena banyaknya pendataan yang fiktif. Sekarang ini sudah mulai teratasi," terang Hotman.

Hotman mengingatkan agar pembinaan kepada kios dan distributor agar terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan adanya temuan dari pihak aparat penegak hukum (APH).

"Tidak hanya serapan saja yang penting, namun perlu dipastikan semua petani yang berhak dapat terdata sebagai penerima pupuk bersubsidi," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, pupuk subsidi merupakan bentuk tanggung jawab dan pelayanan pemerintah kepada petani. Dengan menggunakan APBN, maka pengalokasian hingga distribusi pupuk bersubsidi ini harus akuntable.

Andi mengatakan, bentuk akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan uang negara ini dijabarkan dengan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Salah satunya yang menggunakan iPubers saat ini.

"Mekanisme penebusan pupuk subsidi dengan iPubers ini mudah, petani datang ke kios dengan membawa KTP untuk membeli pupuk bersubsidi, lalu difoto untuk verifikasi dan laporan atas penebusan itu," kata Andi.

Lebih lanjut dijelaskannya, secara otomatis dan paralel aplikasi iPubers akan melakukan pengecekan stok ke aplikasi Rekan dan pengecekan alokasi ke aplikasi e-Alokasi.

"Jika jumlah barang yang akan ditebus sesuai dengan stok dan alokasi, maka transaksi dapat dilanjutkan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menaikan alokasi pupuk subsidi untuk seluruh Indonesia. Mentan mengatakan bahwa harus diperhatikan dalam pendistribusian sehingga tepat sasaran.

”Pupuk subsidi ini telah disiapkan pemerintah di tahun 2024 untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kami titip kios-kios dan distributor agar tidak melakukan kecurangan.” tegasnya.

Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang

admin 5 bulan ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi seperti yang diinfokan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa saat ini tidak boleh ada oknum pengecer maupun distributor yang bermain-main dengan pupuk subsidi.

Diketahui, pemerintah menambah alokasi pupuk sebesar Rp 28 triliun atau saat ini menjadi 54 triliun. Dengan penambahan tersebut, alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.

"Saya tegaskan tidak ada kelangkaan sekarang. Yang ada mungkin administrasinya terlalu lamban. Saya sudah katakan kalau ada yang bermain-main dengan pupuk, aku cabut izinnya," ujar Mentan usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 26 Agustus 2024.

Untuk mengantisipasi kecurangan, Mentan meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan oknum pengecer jika terbukti melakukan penimbunan atau tindakan kecurangan. Jangan sampai, kata dia, para petani malah dibuat susah dalam melakukan produksi.

"Sampaikan, kalau ada yang main-main, aku cabut izinnya. Dan saya punya hak untuk cabut. Sudah banyak kami cabut. Jadi tidak ada istilah kelangkaan ya. Itu hanya terkadang oknum yang mempermainkan saja. Pasti kami cabut izinnya," katanya.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah tengah fokus pada peningkatan produksi nasional guna mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Salah satu yang digencarkan adalah perluasan areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

"Namun untuk mencapai swasembada kita memerlukan tambahan anggaran 68 triliun yang akan kita gunakan secara holistik mulai dari pengairan, perbenihan sampai transformasi pertanian modern," jelasnya.

Pemerintah Daerah Aceh dan Petani Sambut Gembira serta Terimakasih atas Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi

admin 10 bulan ago 0

TANIINDONESIA.COM//ACEH - Tahun ini, Pemerintah Provinsi Aceh mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi hingga 100 persen. Tambahan tersebut merupakan dampak dari alokasi 28 triliun yang diperjuangkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemprov Aceh, Cut Huzaimah mengatakan bahwa tambahan tersebut meliputi pupuk organik sebanyak 14.643 ton dari yang sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian tambahan pupuk urea sebanyak 100.364 ton dari sebelumnya 58.716 ton atau naik 63,09 persen.

Adapun untuk NPK kenaikannya mencapai 68,13 persen karena dari 44.027 ton menjadi 94.121 ton. Sedangkan untuk NPK khusus kenaikannya mencapai 87,39 persen karena dari 580 ton menjadi 4.022 ton.

"Atas nama masyarakat aceh, khususnya para petani dan pekebun, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas tambahan kuota pupuk subsidi ini untuk petani di Aceh," ujar Huzaimah, Minggu, 31 Maret 2024.

[caption id="attachment_1603" align="alignnone" width="300"] Foto ilustrasi petani[/caption]

Huzaimah mengatakan, semua tambahan jenis pupuk ini adalah kado istimewa bagi para petani yang sedang menjalani ibadah puasa dan juga menanti datangnya hari suci idul fitri. Mereka menyambut gembira karena memasuki musim tanam tahun ini tak perlu khawatir lagi soal ketersediaan pupuk.

"Petani menyambut gembira suka cita dan juga penuh haru karena di bulan berkah ini Bapak Menteri membuktikan keikhlasan berjuang untuk petani. Apalagi kami diberi tambahan pupuk organik yang dapat mengembalikan sifat tanah, baik secara kimiawi, fisik, maupun biologis. Sekali lagi ini merupakan kabar baik yang sangat dinantikan oleh para petani di Aceh dalam upaya peningkatan produksi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara simbolik menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun. Mentan mengatakan, penambahan ini merupakan tindak lanjut hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri seperti Sri Mulyani. Hasilnya, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui surat menteri keuangan no S-297/MK.02.2024.(***)

Pupuk Bersubsidi Sudah Bisa Dipesan Secara Digital

admin 1 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian siap melayani penebusan pupuk bersubsidi secara digital bagi petani terdaftar yang berada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai hari Sabtu, 16 September 2023.

Setelah sebelumnya, telah melakukan peralihan sistem penebusan pupuk bersubsidi dari manual ke digital ke lima provinsi. Seluruh kios resmi di tiga provinsi tersebut telah menerapkan sistem penebusan integrasi pupuk bersubsidi (i-Pubers).

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal mengatakan bahwa i-Pubers menjadi sarana baru bagi kios dalam menginput data penyaluran pupuk bersubsidi. Secara real time serta memberikan kemudahan bagi petani dalam menebus pupuk bersubsidi.

“Proses penebusan pupuk bersubsidi di tiga provinsi yaitu Sumut, Sulteng, dan Sultra semakin mudah, cepat, dan sederhana dengan aplikasi i-Pubers. Penerapan aplikasi digital juga menjadi upaya Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian membenahi sistem penyaluran dan penebusan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” demikian ungkap Gusrizal dikutip dari keteranganya, Minggu, 17 September 2023.

Gusrizal memastikan bahwa penebusan pupuk bersubsidi dengan i-Pubers ini hanya dapat dilakukan oleh petani yang terdaftar di e-Alokasi. Adapun cara menebusnya yaitu petani datang membawa KTP (kartu tanda penduduk) untuk dipindai NIK-nya guna mengakses data petani pada sistem e-Alokasi.

Selanjutnya, kios akan meng-input jumlah transaksi penebusan dan petani menandatangani bukti transaksi tersebut pada aplikasi i-Pubers. Pada saat transaksi, KTP milik petani dan juga petani beserta pupuk bersubsidi yang ditebus akan difoto oleh kios pada aplikasi i-Pubers. Foto yang di-input akan dilengkapi dengan geo-tagging dan timestamp.

Sehingga dapat tercatat lokasi dan waktu terjadinya transaksi dan memudahkan penelusuran. Apabila KTP tidak sesuai, maka petani harus melengkapinya dengan Surat Keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan.

Melalui i-Pubers, petani terdaftar wajib datang sendiri ke kios dan tidak dapat diwakilkan. Akan tetapi, bagi petani terdaftar namun sudah meninggal maka penebusannya dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan bukti surat keterangan meninggal.

“Sistem digital atau aplikasi i-Pubers ini akan semakin menyederhanakan dan memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi baik oleh petani maupun kios. Bahkan pihak Dinas Pertanian setempat bisa mendapatkan data penebusan secara real time,” katanya.

Dapat diketahui, peralihan sistem penebusan di tiga provinsi ini telah dilakukan sejak tanggal 7-13 September 2023. Aplikasi i-Pubers ini juga telah dilakukan uji coba pada tanggal 13-15 September untuk memastikan sistem penebusan pupuk secara digital bisa beroperasi (Go-Live) secara serentak di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 September 2023.

Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian telah menerapkan penebusan pupuk bersubsidi secara digital di lima provinsi yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Dengan begitu, telah ada delapan provinsi yang menerapkan penebusan secara digital di kios dengan tambahan Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.(***)

Pupuk Kaltim Edukasi Pemupukan Berimbang Agar Produktivitas Pertanian Meningkat

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), sebagai anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, melakukan edukasi kepada petani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengenai pemupukan berimbang. Edukasi itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Hal ini terus didorong Pupuk Kaltim, agar hasil komoditas pertanian mampu ditingkatkan secara signifikan serta memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian petani khususnya di Ponorogo," ujar VP Marketing Business Partner Korporasi Pupuk Kaltim Indah Febrianty dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (9/7/2013).

Indah mengatakan, keikutsertaan Pupuk Kaltim pada kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan sinergi antarpelaku pertanian hingga pemerintah daerah, untuk secara bersama saling dukung dalam mendorong produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Ponorogo.

Sinergi dan kolaborasi di sektor pertanian penting dilakukan, agar produktivitas dan kesejahteraan petani mampu tercapai melalui berbagai upaya intensif secara berkesinambungan. Mulai dari edukasi tata kelola pertanian, penyediaan pupuk berkualitas hingga program pendampingan budi daya lahan.

Pupuk Kaltim terus menggalakkan semangat bertani di masyarakat, pada momentum peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-51 tahun 2023. Salah satunya melalui edukasi pemupukan berimbang bagi para petani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sekaligus pengenalan beragam produk unggulan perusahaan guna mendorong produktivitas lahan dan tanaman.

Kegiatan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Siman, dalam rangkaian peringatan HKP 2023 yang dikemas melalui lomba produk unggulan Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Menurut Indah, Hari Krida Pertanian merupakan momentum bersejarah yang banyak terkandung nilai realitas kearifan lokal agraris bagi para pelaku pertanian.

Maka dari itu, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk membantu petani meningkatkan produktivitas hasil panen, dengan kualitas yang jauh lebih optimal. Hal ini pun wujud kontribusi aktif Pupuk Kaltim dalam mendorong stabilitas pangan nasional, melalui penciptaan produk unggulan di bidang pertanian.

"Untuk itu kolaborasi yang baik antara Pupuk Kaltim dengan para petani dan pemerintah akan terus ditingkatkan, dalam rangka saling memberikan manfaat yang optimal bagi sektor pertanian khususnya di Kabupaten Ponorogo,? katanya pula.

Pada kesempatan itu, Pupuk Kaltim mengenalkan produk urea yang sebelumnya dipasarkan dengan nama Daun Buah, kini berganti menjadi Nitrea. Produk ini merupakan pupuk tunggal dengan kandungan nitrogen 46 persen yang cocok untuk segala jenis tanaman.

Selain itu, juga ada NPK Pelangi JOS sebagai produk inovasi terbaru yang menggabungkan fungsi pupuk kimia dengan pupuk hayati. NPK Pelangi JOS dengan komposisi 16-16-16 telah diperkaya kandungan bakteri Bacillus sp, yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.

Salah satu keunggulannya, NPK Pelangi JOS mampu menjadikan tanah makin kaya akan nutrisi tanpa harus kehilangan daya dukung lahan, sehingga petani lebih efisien dalam pemakaian. Kemudian juga ada pupuk hayati Ecofert, yang terdiri dari berbagai bakteri baik seperti Bacillus sp, dan Aspergillus niger. Bakteri ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman serta membantu menyuburkan tanah.

"Melalui kegiatan ini, Pupuk Kaltim berharap petani semakin teredukasi dengan konsep pemupukan berimbang, sehingga petani mampu memaksimalkan hasil pertanian namun tetap memperhatikan aspek agrikultur berkelanjutan," ujar Indah.(***)

PKT Kawal Ketersediaan 252.443 Ton Stok Pupuk Subsidi

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan stok cukup untuk kebutuhan di masing-masing wilayah distribusi yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi penugasan pemerintah dalam pemenuhan suplai pupuk urea dan NPK bersubsidi dalam negeri.

PKT juga memastikan ketersediaan stok cukup untuk kebutuhan di masing-masing wilayah distribusi yang telah ditentukan. Melalui produksi di lima pabrik amonia, lima pabrik urea dan tiga pabrik NPK serta 137 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia ketersediaan pupuk dipastikan aman.

Hingga 20 Juni 2023, kesediaan pupuk tercatat sebanyak 169.628 ton stok pupuk urea bersubsidi, 63.803 ton stok pupuk NPK Phonska dan 19.012 ton NPK Formula Khusus, serta 335.521 ton pupuk urea non subsidi dan 29.758 ton NPK non subsidi. Jumlah stok pupuk ini sudah berada di atas batas aman untuk pemenuhan kebutuhan petani hingga kuartal III-2023.

Stok pupuk ini nantinya akan disalurkan sesuai wilayah tanggung jawab PKT yang telah ditentukan pemerintah mencakup wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan seluruh wilayah Sulawesi. Sedangkan untuk NPK Bersubsidi Formula Khusus, mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi, menyebut bahwa PKT selalu memastikan ketersediaan stok di gudang PKT hingga proses penyaluran ke level distributor bahkan kios selalu terjaga melalui pengiriman berkala ke wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT.

"Kami selalu menjalan prinsip 6 Tepat yakni Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu. Jumlah pasokan pupuk subsidi yang kami siapkan pun sudah kami sesuaikan dengan alokasi berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) di tiap wilayah sebagai acuan penebusan pupuk oleh petani yang memang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dengan cara ini, kami bisa mengukur sekaligus menjamin penyaluran pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran hingga tiba ke tangan petani," kata Rahmad dalam siaran pers, Sabtu (1/7/2023).

Dia menegaskan Pupuk Kaltim mengutamakan langkah pengamanan distribusi pupuk subsidi, dengan cara membangun kolaborasi dan koordinasi dengan banyak stakeholder. PKT juga melakukan proses audit sebagai upaya memastikan tidak ada indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani secara berkala.

Audit juga dilakukan untuk mengurai benang kusut terkait data penebusan pupuk subsidi oleh petani, baik melalui Kartu Tani maupun penebusan menggunakan KTP sehingga berpengaruh terhadap tata kelola anggaran oleh Kementerian Pertanian yang bisa memunculkan opini tentang kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani.

Di sela pemenuhan komitmen produksi dan distribusi pupuk subsidi, PKT juga gencar melakukan upaya edukasi dan pemberdayaan bagi para petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi. Salah satunya lewat program MAKMUR (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat), yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia.

"Program MAKMUR hadir untuk membangun kemandirian sektor pertanian agar tidak hanya bergantung pada pupuk subsidi. Tapi tentu tak sekadar mandiri, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Di ekosistem MAKMUR, kami mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, sehingga produktivitas meningkat. Walaupun dari sisi harga, pupuk subsidi lebih mahal, tapi produktivitas bisa lebih tinggi," ujar Rahmad.

Perusahaan terus menggenjot program MAKMUR, PKT selalu mencari cara untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk, baik subsidi maupun non subsidi lewat inovasi dan teknologi. Salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat. Pembangunan pabrik pupuk di Fakfak ini nantinya akan menggenjot kapasitas produksi pupuk PKT dengan proyeksi sebesar 1,15 juta ton urea dan 825.000 ton amonia.

"PKT optimis mampu memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan non subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah dan mengawal ketat proses distribusinya. Upaya ini kami lakukan sebagai bukti komitmen kami untuk menyokong ketahanan pangan nasional," kata dia.(***)

Gandeng Ombudsman, Kementan Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

admin 2 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Sinergi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, salah satu langkah yang telah disepakati dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) adalah melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Ombudsman.

Adapun perubahan kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Langkah ini untuk menjawab isu krisis pangan global sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, geopolitik, dan adanya disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,” ungkap SYL, Kamis (2/3/2023).

SYL menambahkan, sinergi pengawalan pupuk bersubsidi bersama dengan Ombudsman merupakan langkah penting, karena rakyat dan negara bergantung pada pangan dan pertanian.

Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2023 ke Mentan SYL

"(Pangan dan pertanian) merupakan sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Maka dari itu, distribusi pupuk harus benar-benar dikawal,” tuturnya.

Menurutnya, terdapat tiga perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pertama, perubahan jenis pupuk dari yang semula berupa Urea, SP36, ZA, NPK, dan organik menjadi pupuk Urea dan NPK.

Kedua, perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektar (ha) untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

“Langkah dan kebijakan ini ditetapkan agar produk hasil pertanian kita yang terutama memiliki kontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi bisa terus terjaga. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan nasional Indonesia dapat terwujud,” jelas Mentan SYL.

Ketiga, perubahan mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Perubahan ini, lanjut Mentan SYL, juga tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B), sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan lebih akurat sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan dengan luas lahan 2 ha yang setiap musim tanam tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar,” jelas Mentan SYL.

Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih mengatakan program pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam perlindungan/pemberdayaan petani hingga meningkatkan produktifitas pertanian guna ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kinerja Kementerian Pertanian.

"Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian. Program ini menekan pengeluaran petani dan meningkatkan produksi pangan. Kehadiran Ombudsman sebagai lembaga eksternal sangat diperlukan untuk mengawal output penggunaan anggaran, mengawasi pelayanan dan mencegah maladministrasi," ucapnya.

Pimpinan/Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Yeka Hendra Fatika menegaskan Ombudsman RI dari Level Pusat hingga Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia memiliki komitmen untuk mengawal program pupuk bersubsidi. Ini agar pemenuhan pelayanan pupuk bersubsidi terhadap petani kecil dapat dipenuhi.

“Kami berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menguatkan koordinasi dan membangun sinergi serta kerja sama yang lebih baik antara Ombudsman dengan jajaran Kementerian Pertanian maupun dengan Dinas Pertanian di setiap daerah. Dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk subsidi,” tuturnya.