Bulan: Maret 2023

Kementan Bekali Penyuluh Cara Mengendalikan Hama

INFO BISNIS - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan tambahan pengetahuan untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menggunakan bahan ramah lingkungan agar tercapai pengendalian hama terpadu (PHT).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian pendamping program READSI agar mampu melakukan pengendalian hama secara terpadu untuk komoditas padi, komoditas tanaman lain bernilai ekonomi tinggi, komoditas perkebunan, sayur/buah dan tanaman pekarangan.

Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, bahwa produk pertanian Indonesia harus berkualitas, baik dari segi tampilan maupun kandungan gizinya. "Untuk itu, salah satu poin penting dari produk pertanian yang berkualitas adalah penerapan pertanian ramah lingkungan, termasuk dalam pengendalian OPT," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan hal serupa. "Untuk bisa menggenjot produktivitas, berarti tanaman harus dijaga. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian membekali penyuluh dengan pengetahuan cara mengendalikan hama," ujar Dedi.

Pelatihan ini diselenggarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Perternakan Provinsi Sulawesi menyelenggarakan Pelatihan Teknis Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu bagi penyuluh pendamping program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READSI). Kegiatan ini terdiri dari tiga angkatan dan dilakukan secara luring di UPTD BPSDM Pertanian Kota Kendari, 26-31 Juli 2022.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhamad Djudul, sektor pertanian membutuhkan keahlian penyuluh yang menguasai ilmu agar dapat membina petani. "Sering disampaikan Pak Menteri, sebuah kemustahilan kalau tidak maju mandiri dan modern, tidak akan mungkin pertanian bisa memberikan kesejahteraan petani kalau tidak kuasai ketiga hal itu,” ujarnya, Senin, 25 Juli.

Manager program READSI, I Made Widanta, SP, MP menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menggunakan metode teori dan praktek. Peserta berasal dari Konawe 18 orang, Kolaka 18 orang dan Kolaka utara 18 orang total peserta menjadi 54 peserta penyuluh dampingan READSI di provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun READSI merupakan salah satu bagian dari program Kementrian Pertanian yang mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani serta mendukung suksesnya program regenerasi petani.

Salah satu komponen yang ikut terlibat menyukseskan program READSI adalah penyuluh pertanian yang salah satu tugas pokoknya mendampingi dan memberikan penyuluhan kepada petani untuk mengubah perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) petani yang ada di wilayah binaannya.

Tujuan jangka pendek READSI adalah memberdayakan rumah tangga di pedesaan di Sulawesi, Kalimantan dan NTT dengan keterampilan, memiliki kepercayaan diri untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non–pertanian. (*)

Fokus Kementerian Pertanian untuk Pemenuhan Pangan Secara Merata

admin 3 tahun ago 0

INFO NASIONAL -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, tahun ini, inovasi dan teknologi menjadi kunci pembangunan pertanian di Indonesia. Menurutnya, sistem dan alat pertanian modern berbasis teknologi menjadi salah satu penentu tercapainya target produksi pangan masa mendatang.

Karena itu, kedepannya kerja-kerja kementan harus fokus pada pemenuhan pangan secara merata. Diantaranya dengan meningkatkan produksi melalui penyediaan benih unggul, penggunaan teknologi dan penguatan sumber daya manusia.

"Saya ingin mengajak untuk menyelamatkan Indonesia agar tidak terjadi gejolak pangan. Kita harus menyelamatkan pangan kita agar tidak terjadi krisis seperti yang dikatakan badan pangan dunia," kata Syahrul.

Adapun, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan pertanian tidak lagi berfokus untuk menjadi produsen pangan. Namun, juga dapat menjadi sumber mata pencaharian yang menguntungkan bagi tenaga kerja sektor pertanian.

“Pertanian harus menjadi bisnis. Pertanian itu harus sustainable dan menarik. Pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri tetapi harus bisa menghasilkan uang,” ujar Dedi.

Karena pentingnya hal tersebut, salah satu UPT BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPKH Cinagara, menyelenggarakan Bertani on Cloud (BOC) volume 191, pada Kamis, 21 Juli 2022 dengan tema Sumber Bahan Pangan Lokal Berbasis Ubi Kayu.

BOC dilaksanakan di P4S Putri 21 Dusun Sumberjo RT 26 RW 04, Desa Ngawu, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul DIY. Acara di buka secara online oleh Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, dan dihadiri secara offline oleh Kepala BBPKH Cinagara Wasis Sarjono, Kepala Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Gunungkidul Rismiadi, Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Gunungkidul Wibawanti Wulandari.

Bertani on Cloud (BOC ) volume 191 kali ini berbeda dengan BOC sebelumnya. Karena BBPKH juga mengundang seniman sitter, Ari Tejo, yang dalam kegiatan ini sebagai pengiring lagu tradisional jawa saat pelaksanaan BOC berlangsung.

Tentunya dengan pola pelaksanaan BOC seperti ini menambah suasana lain dan juga melestarikan budaya lokal khususnya untuk seniman sitter. Dari ketekunannya dalam usaha yang digelutinya, sekolompok ibu-ibu di P4S Putri 21 yang berjumlah 21 orang dan mempunyai kegiatan yang sejenis. Kemudian, disitulah ia berhak mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia dengan nama Usaha "Putri 21" yang bernomor 20/DIY/04/IZ.00.01/IX/V/2006.

Salah satu pembicara pada kegiatan BOC volume 191, Ketua P4S Suti Rahayu, menjelaskan, tepung mocaf berasal dari ubi kayu.

"Ubi kayu kelemahannya yaitu ubi kayu yang masih muda banyak susutnya karena masih kadar airnya tinggi, ubi kayu yang lebih12 bulan banyak seratnya dan bisa merubah warna, musim panen harga ubi kayu merosot atau jatuh," ujarnya.

Keunggulan ubi kayu yang baik berusia 9 bulan, karena paling bagus untuk diproses, semua jenis ubi kayu dapat diproses untuk pembuatan tepung mocaf, tepung mokaf dapat digunakan untuk berbagai macam kue, untuk gorengan juga baik dan masih banyak yang lain.

Pembicara yang lain yaitu, Wiwid Dwirahayu, menjelaskan mengenai beras mocaf terbuat dari bahan baku tepung mokaf yang diproses dengan teknologi tepat guna. "Beras mocaf merupakan inovasi terbaru dari P4S putri 21, yang rasanya sangat enak. Beras mocaf tidak mengadung pewarna maupun memakai bahan pengawet," kata dia.

Beberapa varian Beras yang bahan bakunya dari mocaf yakni beras mocaf, beras sukun, beras jagung, beras ubi ungu, beras pisang.

P4S putri 21 ini bisa menjadi contoh untuk P4S lain yang bergerak dalam bidang olahan dan diversifikasi pangan lokal sehingga memperkuat ketahanan pangan Indonesia. (*)

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

admin 3 tahun ago 0

MENGHADAPI era industri 4.0 seluruh insan pertanian tak terkecuali penyuluh pertanian harus dapat ikut mempermudah dan menyinergikan interaksi hulu dan hilir dalam sistem agribisnis/agroindustri. Hal ini sejalan dengan upaya pembenahan sektor pertanian yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengutarakan, pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, di era 4.0, semua sektor telah menerapkan teknologi, termasuk juga pertanian. "Kita tidak mungkin menghindar, justru harus beradaptasi. Utamanya, informasi dengan memanfaatkan komunikasi digital yaitu dengan mengemas pesan materi penyuluhan. Karena itu, penyuluh harus menguasai akses komunikasi digital dan mengembangkannya kepada petani secara verbal serta visual," pesan Mentan. Saat mengisi program Ngobras edisi khusus Penyuluhan, dengan tema 'Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)', Rabu (26/1), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengungkapkan, 10 tahun lalu kita tidak bisa membayangkan seminar, rapat, pelatihan, dan penyuluhan, dapat dilakukan secara virtual dan bisa diakses dari mana saja asalkan ada internet. "Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sangat luar biasa. Terutama dalam hal TIK, perkembangannya begitu pesat. Kemampuan iptek untuk mendukung menggenjot produktivitas pertanian juga luar biasa, ada bioscience bioteknologi, varietas tinggi, dan lainnya," ungkap Dedi. Baca juga: Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022 Dapat Animo Besar Dia pun menyampaikan bahwa dulu penyuluh hanya bicara masalah on farm atau budi daya. Namun kini penyuluhan juga harus ada di off farm, di hulu dan upstream. Ada juga downstream, atau menjadikan produk-produk turunan, termasuk juga packaging atau kemasan dan lainnya. "Yang tidak kalah penting adalah membangun subsistem institusi pendukung untuk mendukung subsistem yang lainnya. Sehingga, dapat tercipta sebuah agribisnis yang bernilai tinggi," katanya. Untuk beradaptasi dengan kemajuan iptek dalam mendukung pertanian, Dedi meminta penyuluh menguasai smart farming. "Pertanian sekarang harus memanfaatkan teknologi, termasuk internet of thing (IoT). Saya yakin paradigma penyuluhan harus berubah, kita harus lakukan transformasi. Namun, penyuluh tetap harus menguasai prinsip-prinsip dasar peyuluhan," katanya. Dalam kesempatan itu, hadir pula penulis buku Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Era TIK yang juga Dosen Polbangtan Bogor, Momon Rusmono. Memiliki pengalaman serta kedekatan dengan dunia penyuluhan, Momon menyampaikan lima poin utama terkait penyuluh pertanian. "Pertama, penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dalam menyejahterakan petani, akses modal dan koperasi belum optimal bisa diselesaikan oleh para penyuluh. Kedua, penyuluhan bisa menyasar segala macam aspek," katanya. Poin selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam UU tersebut tidak menyebutkan penyuluhan perkembangan iptek, penyuluh harus adaptif, dan kemajuan iptek luar biasa, penyuluh harus dekat dengan iptek. "Itu semua yang memotivasi saya untuk menulis transformasi, bagaimana upaya-upaya perubahan mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan kembali peran penyuluhan sehingga terwujud satu kesatuan arah dan kebijakan," kata Momon.

Gandeng Ombudsman, Kementan Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Sinergi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, salah satu langkah yang telah disepakati dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) adalah melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Ombudsman.

Adapun perubahan kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Langkah ini untuk menjawab isu krisis pangan global sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, geopolitik, dan adanya disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,” ungkap SYL, Kamis (2/3/2023).

SYL menambahkan, sinergi pengawalan pupuk bersubsidi bersama dengan Ombudsman merupakan langkah penting, karena rakyat dan negara bergantung pada pangan dan pertanian.

Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2023 ke Mentan SYL

"(Pangan dan pertanian) merupakan sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Maka dari itu, distribusi pupuk harus benar-benar dikawal,” tuturnya.

Menurutnya, terdapat tiga perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pertama, perubahan jenis pupuk dari yang semula berupa Urea, SP36, ZA, NPK, dan organik menjadi pupuk Urea dan NPK.

Kedua, perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektar (ha) untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

“Langkah dan kebijakan ini ditetapkan agar produk hasil pertanian kita yang terutama memiliki kontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi bisa terus terjaga. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan nasional Indonesia dapat terwujud,” jelas Mentan SYL.

Ketiga, perubahan mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Perubahan ini, lanjut Mentan SYL, juga tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B), sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan lebih akurat sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan dengan luas lahan 2 ha yang setiap musim tanam tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar,” jelas Mentan SYL.

Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih mengatakan program pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam perlindungan/pemberdayaan petani hingga meningkatkan produktifitas pertanian guna ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kinerja Kementerian Pertanian.

"Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian. Program ini menekan pengeluaran petani dan meningkatkan produksi pangan. Kehadiran Ombudsman sebagai lembaga eksternal sangat diperlukan untuk mengawal output penggunaan anggaran, mengawasi pelayanan dan mencegah maladministrasi," ucapnya.

Pimpinan/Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Yeka Hendra Fatika menegaskan Ombudsman RI dari Level Pusat hingga Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia memiliki komitmen untuk mengawal program pupuk bersubsidi. Ini agar pemenuhan pelayanan pupuk bersubsidi terhadap petani kecil dapat dipenuhi.

“Kami berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menguatkan koordinasi dan membangun sinergi serta kerja sama yang lebih baik antara Ombudsman dengan jajaran Kementerian Pertanian maupun dengan Dinas Pertanian di setiap daerah. Dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk subsidi,” tuturnya.