18 Maret 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN

Temukan 3 Perusahaan Minyakita Sunat Volume, Mentan Amran Minta Tutup dan Segel Perusahaannya

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk memastikan ketersediaan 9 bahan pangan pokok tersedia untuk masyarakat. Dalam sidak tersebut, ia menemukan minyak goreng kemasan dengan merk Minyakita yang tidak sesuai aturan dan diatas HET. Mentan Amran menyebut hal ini merupakan pelanggaran serius, yakni Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.

Menanggapi temuan ini, Mentan Amran menegaskan bahwa praktik seperti ini merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

“Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.

“Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Baca juga:

https://taniindonesia.com/2025/03/07/sediakan-pangan-terjangkau-upt-pelatihan-kementan-gelar-gerai-pasar-pangan-murah/

Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.(***)

Dukung Ekspor Pertanian, Wamentan Luncurkan Program Milenial Siap Ekspor di Bali

TANIINDONESIA.COM//BALI - Untuk mendukung peningkatan ekspor komoditas pertanian, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, melaksanakan pelepasan ekspor komoditas pertanian yang melibatkan petani milenial, dan didampingi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, Rabu (12/2/2025).

Kegiatan ini berlangsung serentak di berbagai wilayah dengan lokasi utama di Kabupaten Tabanan, Bali, yang turut dihadiri oleh lebih dari 500 peserta.

Kegiatan yang digelar di Jalan Raya Marga Apuan Km 7, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini juga melibatkan pejabat penting lainnya seperti Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, serta jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono menegaskan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional, baik dalam menjamin ketersediaan pangan, mengurangi pengangguran di pedesaan, maupun mempercepat pemerataan ekonomi.

Sudaryono juga mengingatkan urgensi peran petani milenial dalam mengembangkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan.

Ia mengajak petani milenial untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan perbankan.

"Milenial Siap Ekspor adalah salah satu program Kementerian Pertanian untuk mendorong petani milenial agar produk mereka memiliki daya saing di pasar global," ujar Sudaryono.

Selain itu, program Link and Match atau Business Matching yang dilaksanakan dalam acara ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan industri, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian.

"Saya berharap petani milenial dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pelopor dalam pembangunan pertanian Indonesia," tambah Sudaryono.

Baca juga:

Kejar Tanam di Bulan Oktober, Wamentan Pastikan Ketersediaan Pupuk Aman

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti mengatakan, acara pelepasan ekspor ini diharapkan tidak hanya memperluas jaringan pasar untuk produk pertanian Indonesia, tetapi juga memberikan motivasi bagi petani milenial di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan pasar global.

“Ekspor kali ini melibatkan komoditas unggulan dari petani milenial, dengan total nilai ekspor mencapai Rp6,9 miliar,” ungkap Ida.

Lebih lanjut Idha memaparkan, para petani milenial yang berhasil menjadi eksportir diantaranya adalah Kadek Surya Prasetya Wiguna, dari Kabupaten Tabanan, Bali, yakni komoditas ekspor coklat ke negara Malaysia, Jepang, New Zeland, Qatar, USA, Hungaria, Polandia Vietnam, Thailand, dan Inggris dengan volume 3 ton serta nilai ekspor Rp3,6 Milyar melalui Pelabuhan Udara Ngurah Rai-Denpasar.

Ada pula, AA Gede Agung Wedhatama dari Kabupaten Badung, Bali dengan komoditas manggis 2,7 ton ke China dan 2 ton ke Jerman dengan nilai ekspor Rp400 Juta melalui Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar.

Selain itu, Ella Rizki Farihatul Maftuhah dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, komoditas gula kelapa organik ke Malaysia, dengan volume 10.000 pack dan nilai ekspor Rp. 150 Juta melalui pelabuhan laut Tanjung Mas Semarang.

I Gusti Megawati dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, komoditas gula aren semut organik. Ekspor dalam bentuk cub/kemasan 200 gram, tujuan ekspor ke China dengan volume 1 ton dan Belanda dengan volume 1 ton, nilai Ekspor Rp150 Juta melalui pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya.

Terakhir, Andi Yulianto dari Kabupaten Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan komoditas kopi, tujuan ekspor ke negara Oman, Jazirah Arab dengan volume 26 ton, nilai ekspor Rp2,6 M melalui Pelabuhan Laut Belawan, Medan.

Sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, pelepasan ekspor ini menjadi simbol nyata dari komitmen Kementan dalam mendorong hilirisasi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian daerah melalui ekspor komoditas pertanian.

Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.(***)

Raih Predikat Informatif, UPT Pelatihan Komitmen Dukung Pengembangan SDM Pertanian

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan Kementerian Pertanian, meraih penghargaan Unit Kerja Eselon II yang Informatif.

Piagam diserahkan saat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Jumat (6/12/2024), di IPB Convention Center Bogor, dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Komisi Informasi Pusat, tim juri, dan jajaran eselon I, II, III lingkup Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementan memiliki komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik, terutama dalam menyampaikan program-program strategis yang mendukung swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengapresiasi kinerja jajaran Kementan terhadap keterbukaan informasi publik.

“Program dan capaian kinerja Kementan harus terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Tugas kita tidak hanya memberikan informasi, namun juga harus bisa menjadi solusi,” tuturnya, saat membuka kegiatan.

“Semuanya hebat, bagus, keren!!” kata Sudaryono di penghujung sambutan.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, mengungkapkan keterbukaan informasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga:

https://taniindonesia.com/2024/12/08/upt-kementan-siapkan-regenerasi-petani-melalui-siswa-pkl/

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian setiap tahun sejak tahun 2016, adalah bentuk apresiasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Kementan, yaitu 8 PPID Pelaksana Eselon 1, 37 PPID Pelaksana Eselon II, dan 78 PPID Pelaksana Eselon III dalam memberikan hak kepada publik atas informasi.

Komponen penilaiannya meliputi pengisian Self Assesment Quessionaire (SAQ), penilaian website, optimalisasi penggunaan portal PPID, inovasi dalam penderasan informasi publik melalui perbaikan sistem, aplikasi dan berbagai plaform social media serta komitmen pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT).

Penilaian ini melibatkan tim juri yang beranggotakan dari berbagai kalangan yaitu dari Komisi Informasi Pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan penggiat dan pengamat keterbukaan informasi publik.

Sebanyak 120 UK/UPT lingkup Kementan baik eselon I, II, dan III mengikuti kegiatan ini. Hasil pemeringkatan, diperoleh hasil 70 UK/UPT meraih predikat Informatif, termasuk BBPP Lembang yang menduduki peringkat 15 untuk kategori eselon II, 28 UK/UPT meraih predikat menuju informatif, 14 UK/UPT cukup informatif, 8 UK/UPT berada pada kategori kurang informatif.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini.

“Alhamdulillah, predikat Informatif ini menjadi motivasi untuk terus memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada stakeholder kami,” tuturnya.(***)

UPT Kementan Siapkan Regenerasi Petani melalui Siswa PKL

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG – Kementerian Pertanian, melalui UPT Pelatihan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, memberikan pembelajaran praktis kepada 12 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) periode 1 Juli – 3 Desember 2024.

Kegiatan PKL menggenjot 3 aspek yang dalam 3 ranah taksonomi Bloom dalam Pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor, terutama di aspek psikomotor.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya peran generasi muda membangun pertanian Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter kuat menghadapi tantangan dunia.

“Dengan karakter yang kuat, jujur, disiplin, dan pekerja keras, pemuda Indonesia bisa menjadi ujung tombak mewujudkan swasembada pangan dan mengantarkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tutur Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan regenerasi dibutuhkan karena petani-petani yang ada saat ini sudah semakin tua.

"Sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit. Itulah pentingnya mendorong regenerasi petani, yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan,” kata Santi.

Kegiatan PKL SMKN 4 Padalarang dilaksanakan di zona lahan praktik Inkubator Agribisnis BBPP Lembang untuk budidaya tanaman anggur, jagung, brokoli, dan selada keriting.

Baca juga:

https://taniindonesia.com/2024/12/08/dukung-regenerasi-petani-kementan-siapkan-siswa-smk/

Ada juga siswa yang ditempatkan di screen hidroponik untuk mempelajari budidaya melon dan tomat beef dengan teknologi hidroponik sistem irigasi tetes dan budidaya tanaman pakcoy dengan hidroponik sistem DFT.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil PKL, dilaksanakan seminar hasil, dihadiri oleh widyaiswara BBPP Lembang. Satu-persatu kelompok mempresentasikan hasil PKL dan diakhiri diskusi dan tanya jawab.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menegaskan komitmennya untuk mencetak generasi muda agar mampu menjadi wirausaha muda melalui berbagai program peningkatan kompetensi.

Di antaranya kegiatan Praktik Kerja Lapang sebagai salah satu bentuk pelayanan BBPP Lembang bagi stakeholder dibidang pertanian yang ada pada kategori usia generasi milenial.

Saat ditemui pada kegiatan pelepasan, Selasa (3/12/2024), salah seorang siswa, Nazwa Al-Khalifi, yang melaksanakan PKL di zona tanaman hidroponik sistem DFT untuk komoditas pakcoy, mengaku terkesan dengan kegiatan ini.

“Setelah lima bulan melaksanakan PKL di BBPP Lembang membuat saya terkesan, karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu serta pengalaman baru. Lingkungan di BBPP Lembang sangat nyaman dan asri, fasilitasnya pun juga lengkap sehingga sangat mendukung dan memudahkan para siswa dalam melaksanakan kegiatan PKL,” katanya.

Ia juga berterima kasih pada BBPP Lembang karena sudah memberikan kesempatan untuk PKL.

“Saya berterima kasih kepada para pegawai yang sudah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman dan mendidik kami dengan penuh kesabaran,” ucap Nazwa.(***)

Optimistis Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan Amran Siapkan Mentor dan Pendamping untuk Petani Milenial

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa swasembada pangan dapat segera terwujud. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Mentan Amran menyampaikan strateginya, yaitu melibatkan petani milenial dengan dukungan mentor dan pendamping yang siap membantu mereka mengelola usaha tani modern di 12 provinsi.

“Kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada generasi muda. Dengan keterlibatan petani milenial, teknologi modern, dan sumber daya alam yang kita miliki, saya yakin kita bisa melampaui target,” tegas Mentan Amran dalam pembukaan acara Workshop Manajemen Pendampingan Brigade Pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, 20 November 2024.

Brigade Swasembada Pangan akan beroperasi di 12 provinsi strategis yang menjadi wilayah optimalisasi lahan rawa (OPLAH), yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Pada tahun 2024, Kementan telah berhasil menggarap 350 ribu hektare lahan OPLAH, yang kini siap mendukung peningkatan produksi beras nasional.

Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang akan mengelola lahan seluas 200 hektare secara terstruktur dan terintegrasi. Untuk tahap pertama, brigade pangan akan didukung oleh 400 pendamping yang merupakan para pegawai Kementan terpilih, serta 50 mentor yang terdiri dari penyuluh, dosen, guru, dan widyaiswara.

Baca juga:

https://taniindonesia.com/2024/11/04/petani-gelar-kenduri-babah-leung-kementan-dukung-peningkatan-areal-sawah-di-bireun/

“Brigade Swasembada Pangan ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan lahan rawa. Dengan tata lahan dan tata air yang baik, serta pendampingan intensif, kita dapat meningkatkan produktivitas hingga tiga kali tanam setahun,” jelas Mentan Amran.

Mentan Amran pun menekankan pentingnya pendampingan yang efektif untuk memastikan keberhasilan petani milenial. “Kalian adalah agen perubahan. Masa depan pertanian ada di tangan kalian,” kata Amran.

Mentan Amran pun berjanji akan rutin memantau kerja Brigade Swasembada Pangan di lapangan. Dirinya menyebutkan tolok ukur keberhasilan para pendamping dan mentor adalah apabila brigade pangan binaannya bisa meningkatkan produktivitas padi minimal 5 juta ton per hektare dan pendapatannya bisa di atas 10 juta rupiah per bulan.

“Kalau mereka tekun dan bekerja keras, bukan tidak mungkin pendapatannya bisa mencapai 20 juta rupiah. Dengan pendapatan yang di atas pendapatan kantoran biasa, mereka akan semangat menjadi petani. Brigade pangan ini hanya awal karena selanjutkan kita akan arahkan mereka untuk menjadi pengusaha. Sehingga penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan korporasi,” sebut Mentan Amran.

Baca juga:

Gelar Workshop, BPPSDMP Kementan Siapkan Rencana Strategis 5 Tahun Kedepan

Setiap brigade akan mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp3 miliar berupa alat dan mesin pertanian, serta benih unggul untuk mendukung kegiatan mereka. “Semua fasilitas sudah kami siapkan. Tidak ada alasan untuk gagal. Dengan kerja keras, Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga bisa menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Mentan Amran optimistis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan saat ini sudah terbentuk lebih dari 1.500 brigade pangan yang tersebar di 12 provinsi. Setiap pendamping bertanggung jawab mengadovakasi lima brigade pangan.

Perempuan yang akrab dipanggil Santi itu menyebutkan workshop ini diharapkan dapat memberikan pelatihan kepada ASN dan mentor dalam mengelola pendampingan Brigade Pangan secara efektif.

“Melalui workshop ini, para calon pendamping setidaknya bisa memahami dan menerapkan konsep pertanian modern di wilayahnya masing-masing, mulai dari penggunaan varietas unggul bersertifikat dan pemanfaatan alat dan mesin modern, hingga hilirisasi dan pengelolaan kawasan secara terintegrasi dan terstruktur,” tutur Santi. (*)

Kejar Tanam di Bulan Oktober, Wamentan Pastikan Ketersediaan Pupuk Aman

TANIINDONESIA.COM//JEPARA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi di bulan Oktober ini dalam kondisi aman. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100 persen dari yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton.

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti kita sudah bisa panen," ujar Wamentan Sudaryono saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ke depan, kata Sudaryono, sistem dan tata kelola pupuk harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Dia tidak ingin petani yang tengah bersemangat produksi malah lesu akibat kurangnya pupuk subsidi.

"Kita akan selesaikan masalah pupuk ini satu persatu dan saya sepakat ingin membawa persoalan ini nanti tata kelola pupuknya tentu saja harus kita perbaiki untuk bagaimana memastikan pupuk Indonesia sebagai produsen dan distribusinya itu betul-betul sampai ke petani," katanya.

Baca juga: 

Percepatan Pompanisasi, Wamentan Sudaryono: Pemerintah Komitmen Kebijakan Pro-Petani

Di lokasi, Mentan mengajak para petani Jepara agar melakukan produksi di bulan Oktober ini secara maksimal. Jangan sampai, kondisi air yang melimpah ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Saya ingin memastikan bahwa di bulan Oktober ini yang penting kita push supaya petani menanam lebih bersemangat lagi. Sebab itung-itungan kita kalau Oktober nanam maka Januari itu panen," katanya.

Sebelumnya di Kabupaten Demak, Wamentan Sudaryono juga mendorong para petani untuk mengoptimalkan percepatan tanam, terutama masa tanam di bulan Oktober tahun ini. Menurut Wamentan Sudaryono, percepatan harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi cukup.

"Saya datang kesini (Demak) untuk memberi semangat kepada petani bahwa kita harus mempercepat tanam supaya dalam setahun ini makin produktif. Jadi intinya begitu panen langsung di ditanami karena sebagian sentra mulai turun hujan sehingga sudah ada air," jelasnya.

Pompanisasi, Bukti Gerak Cepat Kementan Atasi Dampak Kekeringan

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA – Dalam menghadapi bencana kekeringan yang melanda Indonesia akibat kemarau berkepanjangan pada tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah cepat melalui program pompanisasi. Pompanisasi merupakan solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bantuan pompa disebut dapat meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali per tahun.

”Kalau mau solusi tercepat ya dengan pompanisasi. Makanya kemarin pada sekitaran awal tahun, kami melakukan refocusing anggaran sehingga bisa secepatnya menyalurkan bantuan pompa ke daerah-daerah,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementan, Kamis (19/09/2024).

Refocusing dilakukan dengan mengalihkan sejumlah pos kegiatan, seperti seremonial, rapat, dan kegiatan sejenis lainnya. Sehingga sepanjang tahun 2024, Kementan bisa mengalokasikan 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusdatin Kementan hingga 12 September 2024, program pompanisasi telah berhasil mengairi lahan tadah hujan seluas 1.048.930 hektare, atau 91,99% dari target yang telah ditetapkan.

Amran menyebutkan dirinya memang harus mengambil solusi yang tercepat karena dampak El Niño sangat serius dan dapat mengganggu ketahanan pangan. “Krisis pangan bisa memicu krisis politik. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengamankan pasokan pangan dengan cepat,” tegasnya.

Baca juga: 

Lewat Pompanisasi, Kementan Tingkatkan Indeks Pertanaman Padi

Program pompanisasi ini mencakup pemasangan pompa air di berbagai sentra produksi padi. Menurut Amran, dirinya bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan semua jajaran Kementan turun ke lapangan untuk memastikan gerakan pompanisasi berjalan dengan maksimal.

“Tanpa gerakan masif, kita bisa mengalami kesulitan besar. Saat ini, 22 negara telah menghentikan ekspor pangan,” kata Amran.

Kerja keras Amran dan jajarannya itu berbuah manis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras mengalami kenaikan berturut-turut dari Agustus hingga Oktober 2024, yaitu pada bulan Agustus mencapai 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan diperkirakan Oktober mencapai 2,59 juta ton. Jika proyeksi ini tepat, capaian Oktober tahun ini akan menjadi yang tertinggi selama enam tahun terakhir.

Amran menambahkan, untuk mewujudkan swasembada pangan, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. ”Karena itu kami sangat berterimakasih atas dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan media. Berkat bantuan Bapak dan Ibu, program dan kebijakan kami bisa berjalan dengan baik,” jelas Amran.

Ke depannya, Amran akan fokus intensifikasi di Jawa dan ekstensifikasi di luar Jawa menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas pangan. Dengan langkah konkret ini, Kementan berharap dapat menjadikan Indonesia sebagai negara superpower dalam bidang pertanian.(***)

Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan pupuk dan pestisida. Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah mengatakan, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan 6 prinsip tepat. Yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

"Pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta seluruh instansi terkait," ujar Andi, Kamis 29 Agustus 2024.

Meski regulasi terkait pupuk dan pestisida sudah tersedia, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu atau mutu serta efektivitasnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

"Tujuan dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida," kata Andi.

Dia menambahkan, yang menjadi objek pengawasan pupuk di antaranya adalah legalitas pupuk, mutu pupuk, dan harga pupuk subsidi. Sedangkan pengawasan pestisida di antaranya pada legalitas, kualitas, dampak lingkungan, dan dampak negatif terhadap kesehatan.

"Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh tim pengawas pupuk dan pestisida Kementan yang terjun ke lokasi. Pengawasan dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios atau pun langsung ke petani. Yang di cek di antaranya kemasan, label, kuantitas dan kondisi fisik," sebutnya.

Baca juga: 

Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang

Andi menegaskan, Ditjen PSP saat ini terus berupaya mencegah pemalsuan dengan mengoptimalkan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pusat dan daerah.

“Kami juga meminta Kemendagri ikut mendorong Pemerintah Provinsi/ Kabupaten dalam kegiatan KP3 daerah, terutama dalam penyediaan anggaran.” tambah Andi.

Andi mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Di sana ada kegiatan memproduksi Pestisida Oplosan dan memperdagangkan Pestisida Oplosan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Sudah dilakukan pengecekan legalitas dan evaluasi mutu pestisida oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida. Pelaku sekarang sudah diproses secara hukum oleh Polda Kalimantan Tengah," ungkap Andi.

Begitu juga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di beberapa kios ditemukan dolomit yang menyerupai kemasan pupuk NPK Bersubsidi serta pupuk NPK non subsidi yang tidak sesuai dengan kemasan yang didaftarkan.

“Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan PPNS Kementan, KP3 dan PPNS Provinsi serta Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengawasan langsung, melakukan pengambilan sampel dan memberikan sanksi terhadap perusahaan pemegang nomor pendaftaran pupuk tersebut atas pelanggaran yang ditemukan.” tambah Andi.

Sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman mengingatkan untuk memperkuat pengawasan, sangat penting polisi, TNI dan bupati memperkuat pengawasan kios maupun distributor agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kami titip kios-kios dan distributor agar tidak melakukan kecurangan. Dan bagi yang nakal langsung cabut saja izinnya. Karena itu, mari kita singsingkan lengan dan turun ke lapangan karena ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk petani Indonesia," tegasnya.

Tak Kenal Waktu Libur, Kabadan PPSDMP Temukan Solusi Perluasan Areal Tanam Di Barito Kuala

TANIINDONESIA.COM//BARITO KUALA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pemenuhan pangan bagi 280 juta penduduk Indonesia melalui langkah strategis yang mencakup Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan optimasi lahan, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan rakyat .

Respon atas hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti gerak cepat (gercep) melaksanakan arahan tersebut, Minggu (11/08/2024)

Baca juga: 

Eksplorasi Teknologi Pertanian Modern, Mahasiswa USN Lampung Kunjungi BBPP Kementan

Dua hari setelah dilantik sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, langsung bertolak ke Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu tugas pengawalan program PAT.

Titik kunjungan yang dituju yakni Kelompok Tani Manunggal Jaya, Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (12/08).

Adapun, Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai target hampir 30% dari target Kalimantan Selatan mengingat memang Barito Kuala menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

Baca juga: 

Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Perkuat Koordinasi PAT di Yogyakarta

Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan (Pusdiktan) ini tak kenal waktu libur, namun tetap ikhlas bekerja sepenuh hati demi produktivitas pertanian dan perkebunan.

Dalam kunjungan kerjanya Santi menemukan permasalahan di lapangan, yakni lahan di lokasi Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) kondisinya kering dan tanahnya merupakan tanah subsoil yang pH-nya masam.

“Perlu ada realisasi tanam pada lahan yang belum masuk dalam kegiatan PAT sebagai pengganti lahan Perluasan Sawit Rakyat yang luasannya minimal sama dengan luasan PSR,” sebut Santi.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP Kementan turut mensupport penuh program kerja Kementan.

Mentan Pimpin Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Perubahan posisi kembali terjadi di lingkup Kementerian Pertanian. Kali ini, pergeseran meliputi sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Jumat (9/8/2024), di Jakarta.

Selain Mentan, turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, berserta pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Idha Widi Arsanti yang menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), menggantikan posisi Dedi Nursyamsi.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan jika mutasi dan rotasi adalah biasa. Ditegaskannya, hal yang penting adalah pengabdian pada negara.

Baca juga: 

Terjebak Macet, Mentan Amran Sulaiman Naik Motor Patwal ke Istana Presiden

Wamentan Sudaryono Optimis 5 Bulan Ke Depan Tren Produksi Padi Naik

Ia juga mengingatkan para pejabat akan tantangan yang harus dihadapi.

"Kita menghadapi tantangan yang luar biasa dari climate change, El Nina dan Krisis Pangan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun," katanya.

Untuk itu, Mentan berharap seluruh insan pertanian memberikan yang terbaik, termasuk kepada pejabat yang baru dilantik.

"Kita perlu usaha yang terbaik, setiap perubahan dan perpindahan ada hikmahnya. Saya pesankan lakukan yang terbaik untuk para pejabat yang baru dilantik," ujarnya.

Mentan juga menegaskan jika pihaknya telah melakukan antisipasi krisis pangan.

"Ada 13 provinsi yang diharapkan dapat menjadi solusi krisis pangan ini yang harus digenjot produksi nya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita," tukasnya.

Berikut daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang dilantik :

Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional : Nasrullah,
Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian : Suwandi,
Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian : Prihasto Setyanto,
Staf Ahli Infrastruktur Pertanian : Ali Jamil
Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian : Andi Nur Alamsyah,
Dirjen Tanaman Pangan : Yudi Sastro,
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan : Agus Suganda, dan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : Idha Widi Arsanti.