1 Mei 2026

Hari: 3 Juli 2024

Kiosk BRI Permudah Transaksi, Jangkau Pelosok

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah diakses dan inklusif.

Salah satu langkah terobosan mereka adalah pengembangan Kiosk BRI, mesin layanan mandiri yang kini hadir hingga ke pelosok negeri.

Manager BRI KCK, Nastiti Nurlatifiyanti menjelaskan, Kiosk BRI bukan sekadar ATM biasa. Mesin ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses ke kantor cabang BRI.

Adapun keunggulan Kiosk BRI yaitu menu transaksi lengkap, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi mulai dari setor dan tarik tunai, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, dan internet.

"Semua transaksi bisa dilakukan disini, lengkap," ungkapnya.

Baca juga: BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

Kemudian Kiosk BRI juga mudah digunakan karena Kiosk BRI memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi.

Serta jangkauannya luas dimana Kiosk BRI telah hadir di berbagai pelosok Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan modern.

"Dan untuk sistem keamanannya terjamin, Kiosk BRI dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis untuk memastikan transaksi nasabah aman dan terlindungi," terangnya.

BRI terus membuat Inovasi yang selalu berkembang, BRI terus mengembangkan fitur-fitur baru pada Kiosk BRI, seperti layanan cek saldo, registrasi agen BRILink, dan pembukaan rekening secara mandiri.

Adapun manfaat positif Kiosk BRI disini guna meningkatkan inklusi keuangan, Kiosk BRI membuka akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Kiosk BRI mengurangi kepadatan di kantor cabang, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lebih cepat dan nyaman," tegasnya.

Disini juga bisa menciptakan Lapangan Kerja dimana Kiosk BRI membutuhkan agen BRILink untuk pengoperasiannya, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.(*)

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah daerah bukan berada di pusat. Sebaiknya ada kesatuan pelaksanaan fungsi tugas dari Kementerian. Orientasi atau prioritas pencapaian pembangunan daerah itu beragam dalam memandang urgensi dari penyuluh. Sehingga bisa jadi ketika itu ditempatkan di daerah belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya," demikian dikatakan Siti Amanah saat menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

Amanah mengungkapkan penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

"Penyuluh pertanian seharusnya memiliki sebuah kapasitas yang tidak hanya diperoleh dari lembaga atau diklat tetapi juga pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan klien atau pengguna jasa penyuluhan. Optimasi peningkatan penyuluh itu seharusnya kelembagaannya dikembalikan ke pemerintah pusat agar lebih fokus membangun pertanian khusus meningkatkan produksi dan pendampingan petani," ungkapnya.

Lebih lanjut Amanah menegaskan selama berada di pemerintah daerah, peran penyuluh tidak fokus karena dibebankan untuk urusan politik dan lainya yang menjadi kepentingan kepala daerah. Sebab, tidak semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pertanian dengan menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Hal ini bisa menjadi perhatian dari birokrat dan parlemen sehingga adanya kesatuan tugas untuk lebih mudah mencapai tujuan pembangunan pertanian. Sedangkan, dari sisi anggaran menjadi tanggung jawab pusat," tegasnya.(***)