21 Januari 2026

Swasembada

Mentan Amran: Indonesia Kebut Swasembada, Halau Upaya Impor Ilegal

TANIINDONESIA.COM//Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).

Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Ia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.

Baca juga:

Pastikan Tenaga Kerja Kompeten, Kementan Latih Brigade Pangan

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.(***)

Dukung Swasembada, Mentan dan Menhut Tanam Agroforestri Pangan Serentak di 17 Provinsi

TANIINDONESIA.COM//INDRAMAYU – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menggelar penanaman agroforestri pangan secara serentak di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini mencakup penanaman padi lahan kering serta Tanaman Serbaguna atau Multipurpose Tree Species (MPTS). Pusat pelaksanaan acara berada di areal Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas penanaman sekitar 5 hektare.

Agroforestri pangan merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat. Sistem ini melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial budaya.

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemanfaatan lahan kering melalui sistem tumpang sari dengan tanaman pangan memiliki potensi luas mencapai 500.000 hektare, di mana sekitar 389.000 hektare berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.

“Ini luar biasa, penanaman agroforestri tumpang sari padi bisa mencapai 1 juta hektare. Jika kita jalankan dengan baik, insyaallah Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada. Presiden sangat mendukung sektor pertanian, mulai dari pupuk, benih, hingga alsintan,” ujar Mentan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya peningkatan produksi terus dilakukan, termasuk optimasi lahan dengan sistem pompanisasi serta pencetakan sawah di berbagai provinsi. Mentan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, produksi padi pada Januari naik 52 persen, Februari naik 51 persen, dan Maret naik 50 persen.

“Semua ini adalah hasil perhatian penuh Presiden terhadap sektor pertanian. Kita harus bersyukur, karena di saat banyak negara mengalami kelaparan dan stunting, kita masih memiliki pangan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak kita,” katanya.

Meskipun demikian, Mentan mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap waspada terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. “Jawaban atas ketidakpastian ini adalah swasembada pangan. Kita harus memastikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanaman padi gogo di lahan hutan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan produksi tanaman pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga:

https://taniindonesia.com/2025/02/04/pikat-milenial-lakoni-agribisnis-kementan-kenalkan-olahan-pangan-jagung/

“Saya diperintahkan untuk memaksimalkan potensi hutan. Ini bukan membuka hutan baru, melainkan merevitalisasi lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran atau kekeringan agar kembali produktif dengan padi gogo,” ujarnya.

Menhut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian hutan dan pembangunan. “Hutan harus tetap lestari, tetapi pembangunan juga tidak boleh berhenti. Saat ini ada 1,1 juta hektare lahan yang bisa dimaksimalkan. Insyaallah, ini akan menjadi langkah besar menuju swasembada,” tambahnya.

Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyampaikan bahwa saat ini penanaman padi gogo di lahan kehutanan kering telah mencapai sekitar 203 hektare dan ditargetkan berkembang menjadi 6.000 hektare, dengan potensi total mencapai 26.000 hektare.

“Alhamdulillah, Indramayu mendapat perhatian besar dari Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Dengan dukungan ini, kami optimistis bisa terus mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya.

Untuk diketahui, penanaman ini dilakukan serentak di enam lokasi Balai PSKL, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan; Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Selain itu, Perum Perhutani juga turut serta dalam penanaman serentak di tiga regional wilayah kerja, yaitu di Divre Perhutani Jawa Barat Banten yang berlokasi di KPH Sumedang, Divre Perhutani Jawa Tengah di KPH Randublatung, serta Divre Perhutani Jawa Timur di KPH Bojonegoro.

Penanaman juga berlangsung di 17 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Bali. Secara keseluruhan, terdapat 26 lokasi penanaman agroforestri pangan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.(***)