18 April 2026

Tahun: 2025

Sinergi Kementan dan Perhiptani Singkawang Tingkatkan Profesionalitas Penyuluh

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang mendapatkan kunjungan dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian DPD (Perhiptani) Kota Singkawang, Rabu (24/9/2025). Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

Kunjungan atau Temu Teknis ini bertujuan untuk Peningkatan Profesionalitas Penyuluhan dalam Mendukung Program Swasembada Pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan sektor pertanian adalah kunci perubahan besar bagi bangsa. Untuk menggapai hal tersebut, peran petani muda sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak.

"Yang bisa mengubah Republik ini adalah sektor pertanian. Ada keunggulan komparatif disana, dan Indonesia memiliki itu," ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan selalu mendukung penuh upaya regenerasi petani.

“Dengan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, kita bisa menekan biaya produksi hingga 50 % dan meningkatkan produksi hingga 100%,” jelasnya.

Sembilan anggota Perhiptani Singkawang yang hadir di BBPP Lembang adalah Dwi Yanti (Kepala Dinas DPKPP), Joko Supriyanto (KJF Penyuluh Pertanian), Ya Subhan Jaya, (Penyuluh Pertanian), Yuliana Olipa, (Penyuluh Pertanian), Nur Fitriani, (Analis Lahan Pertanian), Sumiati, (Penyuluh Pertanian), Rusmiati, (Penyuluh Pertanian), Suzana, (Pengawas Mutu Hasil Pertanian), dan Masfiana Ayu Rosada Zulfian, (Analis Pasar Hasil Pertanian).

Baca juga:

Kolaborasi Kementan dan Dinas Provinsi Jabar, Tingkatkan Kemampuan Pengawas Benih Tanaman

Mereka memulai dengan eksplorasi Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian untuk mempelajari teknik-teknik yang dapat meningkatkan nilai jual dan memperpanjang masa simpan produk.

Setelah itu, rombongan bergerak ke Lahan Inkubator Agribisnis untuk memahami model bisnis dan praktik kewirausahaan pertanian yang berkelanjutan.

Kunjungan diakhiri dengan melihat fasilitas rumah pengepakan (packing house) dan budidaya tanaman hias, di mana mereka mendalami pentingnya standarisasi, sortasi, dan pengemasan yang profesional untuk memenuhi tuntutan pasar.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menyambut baik antusiasme dari Perhiptani Singkawang.

"Kunjungan ini adalah bukti nyata sinergi antara UPT Kementan dan Perhiptani dalam upaya mencetak penyuluh yang adaptif. Kami membuka diri sebagai pusat pembelajaran untuk mendukung keberhasilan program utama Kementan," ujar Ajat.

Melalui pendalaman di berbagai fasilitas ini, Perhiptani Singkawang diharapkan dapat membawa pulang pengetahuan mendalam mengenai pengolahan pasca panen dan manajemen kualitas produk.

Langkah strategis ini adalah kunci untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian di Singkawang, sekaligus memastikan produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar yang semakin ketat. (RIS/MIR)

Kolaborasi Kementan dan Dinas Provinsi Jabar, Tingkatkan Kemampuan Pengawas Benih Tanaman

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG - Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) di Jawa Barat, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang melakukan kolaborasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jawa Barat.

Kolaborasi diwujudkan dalam serangkaian pelatihan untuk membekali para PBT dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam aspek pengawasan mutu benih. Pelatihan dilaksanakan 23 hingga 25 September 2025 dan diikuti 25 orang.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya benih berkualitas sebagai fondasi utama pertanian yang maju dan berkelanjutan.

"Kualitas benih adalah penentu utama keberhasilan panen. Tanpa benih yang unggul, mustahil kita mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia pertanian yang mumpuni.

Dalam berbagai kesempatan Santi menekankan bahwa sumber daya manusia pertanian yang komepten akan mendukung kemajuan pertanian Indonesia.

Sementara Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menekankan pentingnya komoditas perkebunan dalam pertanian yang berkelanjutan.

“Sektor perkebunan merupakan penyumbang devisa yang penting bagi negara kita, sehingga memastikan benih berkualitas adalah tugas yang sangat penting,” tegasnya.

Baca juga:

Libatkan Aparatur Desa Megamendung, UPT Pelatihan Kementan Wujudkan Pertanian Modern

Pelatihan dilakukan untuk memastikan setiap PBT memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi seputar perbenihan di Indonesia dan luar negeri, penyimpanan benih, pengambilan sampel benih, pencandraan varietas benih spesifiknya tanaman kopi, pengenalan serta pengendalian OPT, karantina benih tanaman perkebunan, dan cara mendaftarkan varietas serta pelepasan varietas tanaman perkebunan.

Pelatihan juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melakukan praktik lapang. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Tona’s Coffee menjadi fasilitator.

Kurnia, selaku ketua P4S Tona’s Coffee, memberikan materi mengenai pembibitan kopi dari sudut pandang praktik di level UMKM dan industri kopi kecil.

Pelatihan ini juga menjadi forum penting untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan PBT, serta memperbarui informasi terkini seputar regulasi dan inovasi di bidang perbenihan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, berharap pelatihan dapat meningkatkan keterampilan PBT dalam identifikasi benih, sertifikasi benih, dan memperkuat integritas serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat, R. Krisna Risna Gunara, menyatakan bahwa dari BBPP Lembang telah didapat pembelajaran yang efektif dan menjadi tempat diskusi serta bertukar pengalaman bagi peserta pelatihan.

Peserta pelatihan, Beny Badruzaman, mengaku senang mendapatkan pelatihan. “Semoga hasil pelatihan ini mampu membekali tugas kami di lapangan ke depannya,” katanya.

Hal senada disampaikan peserta lainnya, Rima Anggita Putri dan Lestari Indah Prasanti, yang mengatakan pelatihan berjalan dengan cukup baik. “Sangat edukatif bagi kami,” tegasnya.(***)

Progres Perbaikan Saluran Irigasi di Sleman Capai 75 Persen

TANIINDONESIA.COM//SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mendapat anggaran kurang lebih Rp 21 miliar dari APBD tahun 2024/2025 untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi.

Kegiatan tersebut menyasar 46 lokasi saluran irigasi yang tersebar di 16 kapanewon. Adapun usulannya diajukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

"Pekerjaannya ada di semua kapanewon kecuali Depok karena areal lahan persawahan di sana sudah banyak yang beralih fungsi. Luas oncoran untuk lahan persawahan sudah berkurang, jadi rehabilitasi hanya diperuntukan pada lokasi lokasi yang memiliki oncoran lahan pertanian yang luas," terang Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Sleman Arif Hariyanto saat dikonfirmasi, Kamis (25/9/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan, kriteria saluran irigasi yang menjadi skala prioritas untuk direhabilitasi adalah yang mengalami kerusakan fisik signifikan, seperti tanggul tidak berfungsi atau rusak, potensi runtuh, banyak kebocoran, atau tidak dapat mengalirkan debit air yang dibutuhkan dengan optimal, serta tidak dapat mengairi lahan pertanian dengan baik. Penentuan skala prioritas rehabilitasi didasarkan pada kondisi jaringan irigasi hasil dari survey Bidang SDA bersama UPTD.

"Penentuan lokasinya berdasarkan usulan dari para petani dan hasil survey," imbuh Arif.

Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO) untuk pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi sejumlah 34 lokasi. Diharapkan, seluruh pekerjaan itu rampung di bulan Oktober sesuai kontrak. Sampai saat ini, progres kontruksi proyek tersebut sudah mencapai 75 persen.

"Pesan kami, setelah proyek selesai diserahterimakan nanti agar dirawat dengan baik," kata Arif.

Selama ini, kerusakan yang terjadi pada saluran irigasi paling banyak dikarenakan usia bangunan yang sudah tua dan faktor alam. Disamping itu juga dipengaruhi faktor manusia seperti pemeliharaan kurang dan adanya penyadapan liar.(***)

Libatkan Aparatur Desa Megamendung, UPT Pelatihan Kementan Wujudkan Pertanian Modern

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG – Sebanyak 30 aparatur Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, UPT di Kementerian Pertanian, Jumat (19/9/2025).

Kunjungan ini fokus pada keterampilan kewirausahaan pertanian yang inovatif, membekali perangkat desa dengan solusi praktis untuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menyampaikan jika transformasi digital di sektor pertanian harus dipercepat.

“Kita butuh petani cerdas, teknologi cerdas, dan sistem pertanian yang terintegrasi secara digital agar Indonesia mampu bersaing secara global,” tuturnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, memperkuat hal itu dengan menyampaikan jika pelatihan berbasis teknologi harus menjadi prioritas dalam mencetak SDM pertanian masa depan.

“Kami terus mendorong UPT pelatihan di bawah BPPSDMP untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis teknologi dan kebutuhan masa depan, termasuk penerapan IoT dalam pertanian. Petani milenial harus menjadi pionir,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika. Menurutnya, pertanian harus dimulai dari desa, karena di sanalah lahan terluas berada.

"Kami mendorong agar pertanian menjadi lokomotif ekonomi yang menggerakkan sektor lain di desa. Dengan memberdayakan pemuda dan menciptakan sistem ekonomi pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, desa dapat mengelola keuntungannya secara mandiri (close loop) dan bahkan mencapai potensi ekspor," ujarnya.

Ajat menambahkan, BBPP Lembang siap menjadi rumah bersama untuk berdiskusi dan memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa demi mewujudkan hal ini.

Baca juga:

Perkuat Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Kementan Latih Kelompok Wanita Tani Olahan Pangan Lokal

Sementara aparatur Desa Megamendung yang berkunjung ke BBPP Lembang, terlibat langsung membuat instalasi hidroponik sistem DFT, sebuah solusi cerdas untuk budidaya sayuran di lahan terbatas.

Selain itu, mereka juga mengunjungi screen house tanaman hias BBPP Lembang untuk mendapatkan ide penataan desa yang asri sekaligus mengidentifikasi potensi agrowisata baru.

Bagian paling menarik adalah praktik membuat es krim jagung. Di laboratorium pengolahan hasil pertanian, aparatur desa belajar mengubah dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal menjadi produk olahan bernilai jual tinggi.

Ahdan Akbar Pangestu, Sekretaris Desa Megamendung, mengaku menjadi lebih banyak tahu tentang pertanian dari mulai teknik pertanian hidroponik, tentang pengolahan hasil pertanian, dan tanaman hias.

"Mudah-mudahan sistem seperti ini kita bisa terapkan di desa kita, yaitu Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,” katanya.

“Terima kasih untuk Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang atas waktunya, atas kerja samanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua,” imbuh Ahdan.

Setelah kembali, aparatur Desa Megamendung berencana segera membentuk tim khusus untuk merintis projek hidroponik, unit usaha eskrim jagung, menjadikan Megamendung sebagai contoh desa yang maju, inovatif, dan berdaya saing. (RIS/MIR)

Asal Syarat Lengkap, Mengurus PBG di Sleman Kurang dari 20 Hari

TANIINDONESIA.COM//SLEMAN - Bupati Sleman Harda Kiswaya menunjukkan komitmennya dalam hal efisiensi proses perizinan. Salah satunya terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Harda menjamin PBG akan terbit dalam jangka waktu kurang dari 20 hari asalkan semua persyaratan lengkap. "Kami sudah melakukan penghitungan. Sekarang ini, (pengurusan-red) PBG Insya Allah kurang dari 20 hari kalau semua syaratnya lengkap dan clear, diterima dan tidak ada biaya tinggi," kata Bupati, Selasa (23/9/2025).

Terpisah, Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Doni Purbo Kuncahyo menjelaskan, ketentuan proses penerbitan PBG telah disebutkan di laman aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Adapun prosesnya diawali dari pendaftaran oleh pemohon yang kemudian masuk ke sistem. Setelah permohonan diterima oleh petugas akan diproses dalam jangka waktu 3-27 hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar. Pemrosesan ini berupa konsultasi teknis yang didalamnya mencakup verifikasi, tinjau lokasi, dan penghitungan volume.

"Namun kondisi riilnya, berkas yang lengkap dan benar hanya bisa dihitung jari," ungkap Doni.

Sejak aturan mengenai PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterbitkan pada tahuj 2021, setidaknya 6.000 dokumen izin tersebut telah diterbitkan oleh DPUPKP Sleman. Dalam prosesnya juga melibatkan jawatan DPMPTSP.

Sesuai mekanisme di dalam SIMBG, DPUPKP mempunyai akun sebagai pengolah teknis. Produknya berupa rekomendasi teknis yang di dalamnya termasuk surat ketentuan retribusi daerah (SKRD) kepada DPMPTSP. Pihak DPMPTSP sendiri juga punya akun untuk menerbitkan SKRD dan menagih ke pemohon. Setelah kewajiban pembayaran dipenuhi, SK PBG akan dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kita punya SOP jangka waktu penyelesaian pengurusan PBG apabila berkas sudah lengkap. Bahkan kita diminta merevisi aturan oleh Bupati yang menghendaki ada ketentuan bangunan sederhana dan tidak sederhana," terang Doni.

Pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan kinerja tim. Dicontohkan pada tahap verifikasi, dalam sehari bisa diselesaikan 25 - 30 berkas permohonan. Sementara untuk tahapan peninjauan lokasi, bidangnya membentuk tiga tim yang dalam satu hari dapat meninjau paling banyak 15 titik.

Terakhir yakni tahapan menghitung volume yang dilakukan setelah peninjauan lokasi dan pemohon memenuhi segala kekurangan persyaratan. "Kita sudah antisipasi dengan membentuk tim walaupun sebenarnya jumlah personelnya kurang. Kemampuan tim dalam menghitung volume ini dalam sehari bisa lebih dari 30 berkas," ujar Doni.

Tiap tahunnya, Pemkab Sleman rata-rata menerbitkan PBG sebanyak 1.500 sampai 1.600-an. Dia optimistis tahun ini jumlahnya bisa lebih dari angka itu. Per hari ini, sudah 1.200 dokumen PBG yang dikeluarkan.

"Kami targetkan dalam dua minggu ke depan, peninjauan 130 lokasi harus sudah selesai. Saya optimis bisa terpenuhi," tutup Doni.(***)

Pemkab Sleman Dorong Pengembang Patuhi Aturan Penyerahan PSU

TANIINDONESIA.COM//SLEMAN - Sektor properti di wilayah Kabupaten Sleman tumbuh sangat pesat. Berdasar data sementara pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman terdapat setidaknya 354 perumahan di Bumi Sembada.

Namun di sisi lain, tren pertumbuhan itu belum diimbangi dengan kesadaran pengembang untuk menyerahkan Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah kabupaten. Dari 354 perumahan itu, hingga saat ini baru separonya atau sekitar 158 perumahan yang PSU-nya telah diserahkan kepada Pemkab Sleman.

"Aturannya, satu tahun setelah PSU dibangun harus diserahkan ke Pemkab tetapi kenyataannya baru sebagian," ungkap Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman Suwarsono kepada Suara Merdeka, Senin (22/9/2025)

Ketentuan penyerahan PSU diatur dalam beberapa regulasi antara lain Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, PP 12 Tahun 2021, dan Perbup Sleman 28.8 Thun 2022. Jika pengembang melanggar bisa diberi sanksi berupa surat peringatan hingga penghapusan insentif.

"Kita terus mendorong semua pengembang untuk menjalankan kewajiban menyerahkan PSU. Tidak harus menunggu semua kavling laku terjual," terangnya.

Menurut Suwarsono, penyerahan PSU juga bisa dilakukan oleh penghuni perumahan. Sebab fakta di lapangan terkadang dijumpai persoalan pengembang yang sudah tidak beroperasi atau keberadaannya tidak lagi diketahui.

Dengan dilakukan penyerahan, maka PSU tersebut akan menjadi aset Pemkab. Pemerintah sendiri tengah menyiapkan regulasi terkait pengelolaan PSU atau lebih dikenal di kalangan awam dengan istilah fasum fasos.

"Di setiap perumahan harus tersedia PSU . Walaupun jumlah kavlingnya kurang dari lima, tetap harus ada fasilitas seperti jalan dan drainase," kata Suwarsono.

Penyediaan PSU ini bahkan menjadi salah satu persyaratan ketika mengembang mengajukan izin membangun perumahan. Setelah selesai, Pemkab akan melakukan pengecekan untuk memastikan fasilitas umum tersebut tidak menyalahi aturan. Semisal ketentuan mengenai lebar jalan minimal 4 meter.(***)

Wujudkan Swasembada Pangan, Polbangtan Kementan Dorong Peran Generasi Muda

TANIINDONESIA.COM//YOGYAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kesiapan generasi muda mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satunya dilakukan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang (Polbangtan Yoma) dengan menggelar Kuliah Umum Kebijakan Swasembada Pangan di Polbangtan Yogyakarta-Magelang pada Kamis (18/9/2025).

Bertempat di Kampus Kusumanegara, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Polbangtan Yoma mengundang Sam Herodian, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus pakar pembangunan pertanian nasional.

Ini adalah salah satu upaya Polbangtan Yoma mempersiapkan generasi muda untuk berperan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sektor pertanian adalah kunci perubahan besar bagi bangsa. Untuk menggapai hal tersebut, peran petani muda sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak.

"Yang bisa merubah Republik ini adalah sektor pertanian. Ada keunggulan komparatif disana, dan Indonesia memiliki itu," ujar Mentan Amran di kesempatan lalu.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti dalam kesempatan lain mengatakan selalu mendukung penuh upaya regenerasi petani.

Hadir sebagai narasumber Kuliah Umum, Sam Herodian menyebut krisis pangan global dan tantangan ketahanan pangan nasional menuntut adanya transformasi pertanian modern.

“Dengan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, kita bisa menekan biaya produksi hingga 50 % dan meningkatkan produksi hingga 100%.” jelasnya.

Baca juga:

Siapkan Generasi Pertanian Tangguh dan Adaptif, Polbangtan Kementan Giatkan Pramuka

Sam menyebut perlunya melibatkan petani milenial/ gen-z dalam mempercepat transformasi ini. Menurutnya, Generasi milenial dan Gen Z memiliki karakter dan psikografi yang hampir sama dikenal dengan 3C yaitu Creative, Confident, dan Connected.

“Dengan kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi serta sangat bergantung dengan internet dan digital dibandingkan generasi lainnya, generasi ini diharapkan tidak hanya menjadi job seeker melainkan mampu menjadi job creator.” ungkap Sam.

Ia menyebut generasi ini mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi/ kreatif, technology savvy, dan mampu berpikir kritis. Kemampuan inilah yang menurutnya diperlukan untuk mensukseskan program – program strategis Kementerian Pertanian. Salah satunya, program Brigade Pangan.

“Dengan menggunakan solusi inovatif, teknik adaptif, dan alat digital, kita optimis bisa meningkatkan ketertarikan anak muda ke bidang pertanian.” papar Sam.

Dalam kesempatan ini, Ia mengatakan bahwa pemimpin sejatinya dilahirkan, yang artinya sejak dini seseorang harus membiasakan diri dengan sikap dan kebiasaan seorang pemimpin.

“Lakukanlah aktivitas keorganisasian apa pun bentuknya ketika di kampus, karena pengalaman-pengalaman itulah yang kelak akan berguna ketika kalian menjadi pemimpin di masyarakat,” pesannya.

Hadir di lokasi, Direktur Polbangtan Yoma, Raden Hermawan menyampaikan harapan agar mahasiswa termotivasi untuk mempersiapkan diri, sejak menempuh pendidikan hingga setelah lulus dari Polbangtan.

“Ke depan, para alumni diharapkan mampu menjadi bagian dari Brigade Pangan, garda muda dalam mendukung ketahanan pangan nasional.” ucap Hermawan.(***)

Siapkan Generasi Pertanian Tangguh dan Adaptif, Polbangtan Kementan Giatkan Pramuka

TANIINDONESIA.COM//YOGYAKARTA - Dalam upaya menyiapkan generasi penerus sektor pertanian yang unggul, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang (Polbangtan Yoma) menggiatkan kembali Pramuka sebagai agenda rutin kemahasiswaan.

Bertepatan dengan kedatangan mahasiswa baru, Polbangtan YoMa menggelar Kursus Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) di Kampus Kusumanegara, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta pada 15 – 16 September 2025. Sejumlah 189 mahasiswa jurusan Pertanian mengikuti giat ini sedangkan dari Jurusan Peternakan Kampus Magelang sebanyak 155 mahasiswa baru.

Seperti halnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, bahwa generasi muda adalah kunci kemajuan pertanian Indonesia.

“Mahasiswa harus menjadi lokomotif perubahan, kalau kita ingin berdaulat pangan, maka kampus dan anak muda harus turun langsung,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya pembinaan generasi muda agar tangguh secara karakter dan adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk tantangan ketersediaan pangan.

Baca juga:

Siapkan Regenerasi Pertanian Unggul, Polbangtan Kementan Kukuhkan Mahasiswa Baru

Direktur Polbangtan YoMa selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) Polbangtan YoMa membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya Direktur Polbangtan YoMa menyampaikan pentingnya KMD sebagai bekal bagi calon pembina Pramuka dalam membina anggota muda. Kegiatan ini ditekankan pada pembekalan ketrampilan dan komitmen untuk menanamkan nilai - nilai kepramukaan seperti kemandirian, kedisplinan dan gotong royong kepada mahasiswa baru.

Menurutnya, kegiatan KMD ini merupakan bentuk komitmen Polbangtan YoMa dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul di bidang akademis dan pertanian tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang kuat.

Direktir juga menyampaikan para peserta diajak untuk menjadi Pramuka yang berdaya saing, peduli pertanian, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mewujudkan generasi Pramuka yang berkarakter dan inovatif untuk masa depan pertanian Indonesia.

Ia menyebut Dasa Darma Pramuka sebagai pedoman moral atau perbuatan mulia yang harus dipegang dan diamalkan oleh setiap anggota Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.(***)

Rehabilitasi RTLH di Sleman Ditargetkan Selesai Bulan Oktober

TANIINDONESIA.COM//SLEMAN - Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sleman tahun ini menyasar 597 hunian tersebar di 17 kapanewon. Pembiayaannya menggunakan dana dari APBD kabupaten senilai total Rp 8,3 miliar.

Selain kabupaten, perbaikan RTLH juga dianggarkan oleh pemerintah provinsi DIY lewat dana keistimewaan (danais) yang menyasar 45 penerima bantuan. Disamping itu ada bantuan rehab dari Baznas Sleman diperuntukkan 34 unit rumah.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Suwarsono mengatakan, saat ini progres keseluruhan pekerjaan rehab RTLH sudah diatas 85 persen. "Surat Keputusan Bupati untuk penerima bantuan rehab RTLH terbit sejak bulan Juni atau Juli lalu. Sekarang proses pelaksanaan dan ditargetkan selesai Oktober mendatang," jelas Suwarsono saat dikonfirmasi, Senin (22/9).

Meski rutin dilaksanakan sejak tahun 2010, penanganan hunian tidak layak masih menjadi PR bagi Pemkab Sleman. Data terakhir mencatat jumlah RTLH sebanyak 7.141 unit, sedangkan per tahunnya rata-rata hanya 500 hingga 1.000 rumah yang dapat diperbaiki.

Data itu pun bisa bertambah seandainya ada laporan dari warga. "Kami masih tetap menerima ketika ada warga yang kondisi rumahnya tidak layak huni, tetapi belum masuk di dalam data base kami," imbuh Suwarsono.

Kriteria RTLH ini mencakup beberapa hal diantaranya kondisi ketahanan bangunan seperti fondasi dan kolom, serta struktur atap. Untuk mengakses bantuan rehab tersebut, warga bisa langsung mengajukan sendiri kepada DPUPKP atau lewat pemerintah kalurahan. Setelahnya, dinas akan melakukan verifikasi untuk timing pertama yang biasanya berjalan di akhir tahun.

Persyaratan khusus bagi calon penerima bantuan ini antara lain wajib ber-KTP Sleman, dan berstatus sebagai pihak yang menguasai tanah tempat bangunan itu berdiri. Disyaratkan pula hanya mempunyai satu rumah yakni RTLH yang ditempati tersebut.

Adapun besaran bantuannya bervariasi sesuai tingkat kerusakan hunian. Untuk rehab rumah rusak berat, alokasi bantuan yang dikucurkan senilai Rp 20 juta, rusak sedang Rp 15 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. Kecuali bagi penerima non-KKM (Kartu Keluarga Miskin), nominal bantuan hanya sebesar 80 persen.

"Pekerjaan rehab RTLH ini bersifat swakelola. Uang bantuan dari Pemkab ditransfer ke rekening untuk pengadaan material bangunan, namun bagi KK miskin penggunaannya bisa untuk upah tukang," terang Suwarsono.(***)

Hingga Akhir 2025 DPUPKP Sleman Garap 3 Proyek Jalan, Ini Lokasinya

TANIINDONESIA.COM//SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman tahun ini melaksanakan tiga proyek pembangunan jalan. Penandatanganan kontrak dengan pihak penyedia jasa telah dilakukan sejak 11 Agustus 2025, dan akan berakhir pada 8 Desember 2025.

Tiga proyek peningkatan jalan ini meliputi ruas Ngawen-Kenteng di Kapanewon Gamping sepanjang 1.045 meter, Kaliduren-Sumber di Kapanewon Moyudan sepanjang 1.263 meter, dan Padon-Minggir di Kapanewon Minggir sepanjang 851 meter.

Adapun nilai anggarannya berurutan dari paket 1 sampai 3 masing-masing Rp 4,6 miliar, Rp 5,5 miliar, dan Rp 3,7 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Sleman Fauzan Ma'ruf mengungkapkan, sampai dengan minggu kelima ini, progres pekerjaan paket 1 Ngawen-Kenteng yang digarap oleh CV Erlian SW dilaporkan baru terealisasi sekitar 1,8 persen.

Sementara, realisasi pengerjaan paket 2 Kaliduren-Sumber oleh kontraktor CV Berkah sudah mencapai 3,7 persen, dan paket 3 Padon-Minggir oleh PT Chandra Mitra Sehati 6,6 persen.

"Kami terus memonitor pengerjaannya. Harus rampung sesuai target waktu dan spek yang telah ditentukan," kata Fauzan saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Sabtu (20/9/2025).

Selain peningkatan jalan, DPUPKP Sleman juga mengerjakan proyek penggantian Jembatan Celeb di Kapanewon Tempel. Infrastruktur jembatan yang dibangun berdimensi 3x5 meter. Paket pekerjaan ini digarap oleh kontraktor CV Sulung Naradia dengan anggaran senilai Rp 293,85 juta.

Surat kontrak pekerjaan peningkatan Jembatan Celeb ini ditandatangani per 26 Agustus 2025. Hingga minggu ketiga, progresnya dilaporkan mencapai 5,3 persen.

"Untuk pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan semuanya menggunakan APBD murni. Memang belum semua kerusakan infrastruktur bisa ditangani karena keterbatasan anggaran," terang Fauzan.

Lantaran anggaran yang terbatas, pembangunan diprioritaskan untuk jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi. Pertimbangan berikutnya berdasarkan tingkat kerusakan dan aksesibilitas.

Berdasar data yang dimiliki Pemkab terdapat kurang lebih 110 kilometer infrastruktur jalan yang sebenarnya butuh dilakukan peningkatan struktur maupun kapasitas, sedangkan jembatan sebanyak 130 buah.

"Data itu adalah kondisi per akhir tahun 2024. Tahun ini peningkatan jalan yang bisa kita kerjakan baru sekitar 5 persennya," tandas Fauzan.(***)