17 Mei 2026

admin

Petani Maluku Utara Pelajari Teknologi Pertanian, Penuhi Kebutuhan Pangan di Timur Indonesia

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG - Kementerian Pertanian, melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, terus menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satunya, kolaborasi dengan sektor swasta, PT. Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel.

Kerangka kerja sama dalam rangka program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, melatih 10 orang petani dari Kota Ternate tentang pengolahan hasil pertanian dan kultur jaringan. Kegiatan dilaksanakan di BBPP Lembang selama 2 hari, 2 - 3 Juli 2024.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan penggunaan teknologi dalam mengelola pertanian sangat penting karena akan menjadikan pertanian Indonesia lebih kuat dalam menyediakan pasokan pangan.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menyampaikan bahwa ada 3 hal pengungkit produktivitas pertanian.

“Tiga faktor pengungkit produktivitas yaitu inovasi teknologi dan sarana prasarana pertanian, peraturan perundangan dan kearifan lokal serta SDM pertanian.” sebut Dedi.

Baca juga: 

Terima Sosialisasi SPI, BBPP Kementan Canangkan Semangat Bebas Korupsi

Rombongan magang dari Kota Ternate diterima oleh Kepala Balai, Ajat Jatnika, Selasa (2/7/2024).

“BBPP Lembang terbuka bagi siapa saja yang ingin bekerjasama untuk peningkatan kualitas SDM pertanian, karena kolaborasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” tutur Ajat.

Di laboratorium pengolahan hasil pertanian, widyaiswara BBPP Lembang memberikan materi tentang good manufacturing practices. Selanjutnya praktik membuat olahan jagung menjadi eskrim dan cabai rawit menjadi cabai blok, yang dapat memperpanjang masa simpan dan tentunya dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Sementara itu, di laboratorium kultur jaringan, widyaiswara mengajarkan teknologi kultur jaringan dan praktik membuat media MS-0, menanam/sub kultur tanaman pisang dan praktik aklimatisasi tanaman sejenis anggrek yaitu macodes.

Salah seorang peserta yang juga ketua kelompok tani, Yusran, menceritakan kesannya belajar pertanian di BBPP Lembang.

“Setelah mempelajari tentang teknologi pengolahan hasil pertanian dan kultur jaringan, ini sangat membantu kami karena potensi pertanian dan peluang pasar di Maluku Utara cukup besar,” katanya.

“Penjelasan yang disampaikan widyaiswara mudah dipahami dan diaplikasikan. Tentunya dapat membantu kami untuk menyebarluaskannya kembali nanti kepada masyarakat di sekitar kami. Harapan kami agar dapat memenuhi kebutuhan pangan di Maluku Utara,” papar Yusran.

Terima Sosialisasi SPI, BBPP Kementan Canangkan Semangat Bebas Korupsi

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG - Kementerian Pertanian, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), terus menyerukan semangat anti-korupsi demi membangun integritas di seluruh jajaran Kementan. Semangat ini tercermin dalam sosialisasi antikorupsi yang digelar di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, menumbuhkan integritas di pegawai lingkup Kementan menjadi langkah pertama dan paling penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, Plt Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menambahkan pada para pegawai lingkup BPPSDMP agar selalu mawas diri dengan melakukan koreksi diri sendiri secara jujur atas segala yang telah dikerjakan.

Diadakan di Aula Catur Gatra BBPP Lembang, Kamis (27/06), sosialisasi antikorupsi dilakukan di lingkup BBPP Lembang. Dihadiri oleh seluruh jajaran karyawan BBPP Lembang paparan dilakukan dalam format panel diskusi.

Materi pertama disampaikan oleh Dotty Rahmatiasih selaku Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.

Dalam paparannya Dotty menerangkan fakta-fakta korupsi, pencegahan korupsi, gratifikasi, dan penguatan integritas, serta mengenai peran KPK dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi.

Baca juga: 

Cetak Wirausahawan Berdaya Saing, BBPP Kementan Tuntaskan Pelatihan

Salah satu topik yang relevan dengan kondisi Kementan saat ini adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai perangkat mengukur risiko korupsi. Beberapa pegawai BBPP Lembang yang dipilih secara acak berkesempatan untuk menjadi responden survei ini pada periode Juli hingga Oktober 2024.

Dotty menjelaskan, SPI menilai kemungkinan terjadinya korupsi di instansi-instansi pemerintahan. Responden yang diambil berasal dari pegawai, stakeholder, dan pakar yang terlibat dalam berjalannya pelayanan sehari-hari di instansi pemerintahan.

Menurutnya, Skor SPI sendiri dikategorisasi menjadi tiga warna yakni Merah, Kuning, dan Hijau. Saat ini BBPP Lembang mencoba memperbaiki diri agar masuk ke dalam zona hijau dengan segala upaya sosialisasi untuk melawan korupsi, gratifikasi, suap, dan percaloan.

Pembicara kedua, Widodo Teguh Santoso, selaku Auditor Madya Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, menerangkan lebih lanjut mengenai SPI.

Teguh menguraikan mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu skor SPI tersebut. Selain itu, Teguh juga menerangkan langkah-langkah yang diambil Kementan dalam menjaga institusinya bersih dari korupsi. Terakhir, Teguh berpesan agar pengisian SPI dilakukan seobjektif mungkin.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, menyampaikan harapan tinggi kepada seluruh jajaran pegawai.

“Kami bersungguh-sungguh dan saling mengingatkan bahwa tanpa penilaian sekalipun seluruh jajaran BBPP Lembang berusaha untuk menjauhi berbagai perilaku yang berkaitan dengan korupsi, gratifikasi, suap, dan sebagainya,” ujarnya.

Pastikan Program Pompanisasi di Jawa Barat Berhasil, Kementan Lakukan Monitoring Evaluasi

TANIINDONESIA.COM//BANDUNG - Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan TNI, Kementerian Pertanian terus berupaya memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui optimalisasi lahan, pompanisasi, dan padi gogo di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi, Kamis (4/7/2024).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Inspektur Jenderal beserta jajaran Kementerian Pertanian, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral dan Bidang Lingkungan Pertanian, TNI Kodim III Siliwangi dan pimpinan UPT Kementan penanggung jawab antisipasi darurat pangan dan dinas pertanian kabupatan/kota di Jawa Barat.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia.

“Pompanisasi menjadi solusi cepat untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan jumlah produksi padi di tengah ancaman El Nino,” tuturnya.

Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan pertanian modern dicirikan dengan pemanfaatan alat-alat mesin pertanian yang saat ini sudah sangat lengkap.

Baca juga: 

Petani Maluku Utara Pelajari Teknologi Pertanian, Penuhi Kebutuhan Pangan di Timur Indonesia

“Karena kita menghadapi musim kemarau, untuk meningkatkan produksi terutama untuk meningkatkan indeks tanah, maka pompanisasi adalah solusi untuk menyediakan air, bisa tanam, dan meningkatkan IP pertanaman. Selain itu juga solusi untuk meningkatkan luas tanam luas panen meningkatkan produksi,” ungkap Dedi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan Jawa Barat mendapat bantuan pompa 7.033 unit pada tahap pertama.

“Ini bukti keseriusan pemerintah mengupayakan kesejahteraan petani. Realisasi hingga hari ini 44,9%, tertinggi di Indonesia dan target kami bulan ini 90-100% sudah terpasang dan termanfaatkan agar bisa mengairi sawah-sawah di musim kemarau,” ujarnya.

Herman berharap dapat menyumbang peningkatan produksi padi dari 9 juta ton GKG menjadi 11 juta ton GKG.

Irjen Kementan, Setyo Budianto, memberikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI Kodam III Siliwangi untuk peningkatan produksi beras nasional.
Selanjutnya, peninjauan langsung ke salah satu lokasi pompanisasi di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay yang dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian didampingi Kepala BBPP Lembang, Tim Itjen Kementan dan perwakilan dari Ditjen PSP Kementan, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Kodam III Siliwangi dan para penyuluh pertanian.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian, Yusran Jusuf, seusai kunjungan menyampaikan harapannya agar pompa air yang sudah terpasang agar dimanfaatkan secara maksimal.

“Dan saya minta peran penyuluh pertanian berkolaborasi dengan babinsa mendampingi langsung di tingkat petani efektivitas pemanfaatannya,” ucapnya.(***)

Presiden Kunker di Bone, Petani Sebut Jokowi dan Mentan Amran Berkah Bagi Kemajuan Pertanian Indonesia

TANIINDONESIA.COM//BONE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalannya program pompanisasi di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Keduanya hadir di tengah-tengah ratusan para petani yang menunggunya sejak pagi hari.

Bagi mereka, Jokowi dan Mentan Amran merupakan berkah untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Bone. Keduanya bahkan dinilai telah bekerja melampaui batas terutama dalam memenuhi ketersediaan air, benih hingga pupuk yang sebelumnya hanya 50 persen. Diketahui, Presiden Jokowi menyetujui usulan Mentan Amran dalam meningkatkan alokasi pupuk hingga 100 persen.

Mengenai hal ini, Ketua Kelompok Tani Lappo Batue, Amiruddin mengaku bersyukur karena memiliki Presiden dan Menteri Pertanian seperti Jokowi dan Andi Amran Sulaiman. Menurut Amir, pertanian di era keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

"Alhamdulillah, tadi sempat berinteraksi dengan Bapak Presiden dan saya sampaikan terimakasih kepada Puang AAS, Andi Amran Sulaiman (Mentan RI). Bagi kami, puang Amran ini berkah untuk petani di Kabupaten Bone dan kemajuan pertanian Indonesia," ujar Amiruddin, Kamis, 4 Juli 2024.

Amiruddin mengatakan, pertanian di daerahnya disambut dengan penuh rasa optimis karena pemerintah selalu hadir disaat petani membutuhkan. Untuk saat ini saja, pemerintah sudah memenuhi semua kebutuhan petani sehingga masa tanam Juni-Juli siap digelorakan.

"Kami menyambutnya dengan penuh rasa optimis. Target kami adalah bersama-sama pemerintah mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia," jelasnya.

Baca juga: IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar dialog langsung dengan para petani Bone terkait upaya pemerintah dalam memasifkan program pompanisasi. Diketahui, pompanisasi adalah solusi cepat pemerintah dalam mengantisipasi kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia. Program ini bahkan dinilai mampu meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya satu kali menjadi tiga kali. Adapun dalam kegiatan ini Mentan menyerahkan secara langsung bantuan 1 ton benih jagung dan 2 Unit traktor roda 2 kepada kelompok tani setempat.

"Kunjungan Bapak (Jokowi) difokuskan pada program pompanisasi Kementan. Ini adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendukung para petani kita, terutama dalam mengatasi masalah pengairan akibat musim kering," katanya.

Sebagai informasi, sebaran pompa di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga 2024 mencapai 5.230 unit. Sementara untuk Kabupaten Bone sendiri telah dialokasikan sebanyak 300 unit di tahun 2024. Sedangkan luas baku sawah di Kabupaten Bone mencapai 119.278 hektare dengan Potensi sawah tadah hujan seluas 35.610 hektare.

"Sekali lagi program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang mayoritas merupakan sawah tadah hujan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman, menambahkan bahwa kunjungan Mentan dan Presiden mendapat sambutan hangat dari masyarakat Bone khususnya para petani yang terus menanti. Diharapkan, kunjungan keduanya dapat memberikan dampak positif bagi para petani di Desa Jaling.

"Sebanyak 300 unit pompa ini mampu mengcover 3.250 hektare dengan kontribusi produksi 32.500 ton dan provitas 5 ton per hektare. Alhamdulillah para petani yang selama ini kesulitan air dapat bernafas lega karena adanya pompa," katanya.

Asman menambahkan bahwa hamparan sawah yang akan ditinjau presiden mencapai 205 hektar yang dikelola oleh tujuh kelompok tani. Sampai saat ini pemerintah daerah dilaporkan telah melakukan pembenahan dan sterilisasi lokasi.

"Sekali lagi dengan adanya program pompanisasi ini, diharapkan para petani di Desa Jaling dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional," jelasnya.

Kiosk BRI Permudah Transaksi, Jangkau Pelosok

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah diakses dan inklusif.

Salah satu langkah terobosan mereka adalah pengembangan Kiosk BRI, mesin layanan mandiri yang kini hadir hingga ke pelosok negeri.

Manager BRI KCK, Nastiti Nurlatifiyanti menjelaskan, Kiosk BRI bukan sekadar ATM biasa. Mesin ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses ke kantor cabang BRI.

Adapun keunggulan Kiosk BRI yaitu menu transaksi lengkap, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi mulai dari setor dan tarik tunai, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, dan internet.

"Semua transaksi bisa dilakukan disini, lengkap," ungkapnya.

Baca juga: BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

Kemudian Kiosk BRI juga mudah digunakan karena Kiosk BRI memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi.

Serta jangkauannya luas dimana Kiosk BRI telah hadir di berbagai pelosok Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan modern.

"Dan untuk sistem keamanannya terjamin, Kiosk BRI dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis untuk memastikan transaksi nasabah aman dan terlindungi," terangnya.

BRI terus membuat Inovasi yang selalu berkembang, BRI terus mengembangkan fitur-fitur baru pada Kiosk BRI, seperti layanan cek saldo, registrasi agen BRILink, dan pembukaan rekening secara mandiri.

Adapun manfaat positif Kiosk BRI disini guna meningkatkan inklusi keuangan, Kiosk BRI membuka akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Kiosk BRI mengurangi kepadatan di kantor cabang, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lebih cepat dan nyaman," tegasnya.

Disini juga bisa menciptakan Lapangan Kerja dimana Kiosk BRI membutuhkan agen BRILink untuk pengoperasiannya, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.(*)

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah daerah bukan berada di pusat. Sebaiknya ada kesatuan pelaksanaan fungsi tugas dari Kementerian. Orientasi atau prioritas pencapaian pembangunan daerah itu beragam dalam memandang urgensi dari penyuluh. Sehingga bisa jadi ketika itu ditempatkan di daerah belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya," demikian dikatakan Siti Amanah saat menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

Amanah mengungkapkan penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

"Penyuluh pertanian seharusnya memiliki sebuah kapasitas yang tidak hanya diperoleh dari lembaga atau diklat tetapi juga pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan klien atau pengguna jasa penyuluhan. Optimasi peningkatan penyuluh itu seharusnya kelembagaannya dikembalikan ke pemerintah pusat agar lebih fokus membangun pertanian khusus meningkatkan produksi dan pendampingan petani," ungkapnya.

Lebih lanjut Amanah menegaskan selama berada di pemerintah daerah, peran penyuluh tidak fokus karena dibebankan untuk urusan politik dan lainya yang menjadi kepentingan kepala daerah. Sebab, tidak semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pertanian dengan menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Hal ini bisa menjadi perhatian dari birokrat dan parlemen sehingga adanya kesatuan tugas untuk lebih mudah mencapai tujuan pembangunan pertanian. Sedangkan, dari sisi anggaran menjadi tanggung jawab pusat," tegasnya.(***)

BRI Kramat Jati Salurkan CSR Hewan Qurban ke Masjid Al-Amin

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - BRI cabang Kramat Jati menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini BRI cabang Kramat Jati menyalurkan CSR berupa hewan qurban ke Masjid Al-Amin di Jalan Al-Amin no2 Rt06 Rw02 Kelurahan/Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pimpinan Cabang BRI Kramat Jati, Asep Suhendra menjelaskan, penyerahan CSR berupa hewan qurban juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha (17/06/2024).

Masjid Al-Amin menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran hewan qurban. Masjid Al-Amin menjadi tempat ibadah paling dekat dan dapat dijangkau oleh masyarakat karena akses yang sangat strategis dan dapat diakses dari Jalan Raya Bogor.

"Kami memilih Masjid Al-Amin ini karena lokasinya dekat dan mudah dijangkau," ungkapnya.

Program BRI Peduli CSR kali ini memberikan sumbangan Hewan Qurban 1 (Satu) Ekor Kambing dengan harga Rp3.900.000 kepada Masjid Al-Amin.

Tentunya ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BRI Kramat Jati dalam bentuk sosial kepada lingkungan. Terlebih untuk berbagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"BRI Kramat Jati terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah dan juga lingkungan sekitar," tutupnya.(***)

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur penyuluhan pertanian di Indonesia yang dinilai belum optimal dan berpotensi pada dampak yang tidak baik pada sektor pertanian nasional. Ketua Umum KTNA, M.Yadi Sofyan Noor menyoroti bahwa meskipun penyuluh pertanian terbukti bekerja di lapangan, struktur wadah mereka tersebar secara tidak merata di berbagai daerah.

"Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai bagian instansi, tanpa konsistensi yang jelas dalam pengelolaan dan koordinasi," ujar Yadi Sofyan Noor saat menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024.

Yadi menampik kalau penyuluh dinilai tidak berkinerja. Menurut pengamatannya di lapangan, Ia memastikan pihaknya kerap berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan.

”Artinya konektivitas ada dan masih nyambung. Tapi wadahnya saat ini tidak nyaman buat mereka,” tegasnya.

Yadi menegaskan kondisi tersebut menghambat efektivitas penyuluhan dalam mendukung petani di lapangan. Maka dirinya menilai perlunya perubahan dalam pengelolaan penyuluhan dengan menyarankan agar ketenagaan penyuluh pertanian dikembalikan ke pusat.

"Koordinasi yang baik antara penyuluh dan semua stakeholder harus menjadi prioritas utama agar penyuluhan benar-benar mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi petani," katanya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, KTNA menyerukan agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk merancang struktur penyuluhan yang lebih terpadu. Apalagi penyuluh merupakan bagian penting dalam mendampingi petani untuk mewujudkan swasembada pangan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo mengungkapkan peran krusial penyuluh dalam memastikan keberhasilan swasembada pangan, air, dan energi yang menjadi fokus utama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Peran penyuluh pertanian sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program-program strategis ini, seperti penyanyi yang menyampaikan lagu kepada pendengarnya. Merekalah yang menyampaikan teknologi dan inovasi kepada petani," ungkap Sadar.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementan Gelar Pelayanan Publik Prima

Namun Sadar menilai, setelah reformasi, suara para penyuluh ini meredup. ”Dan di era Prabowo nanti, kita harapkan suara mereka bisa kembali dengan mengangkat kembali program-program krusial,” jelasnya.

Sadar menambahkan bahwa salah satu akar permasalahan utama adalah kurangnya landasan hukum yang memadai.

"Kami mendorong untuk mengembalikan peran penyuluh pertanian sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 dengan mengamandemen Undang-Undang Otonomi Daerah. Pertanian harus menjadi urusan wajib yang didukung sepenuhnya, baik dari tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.

Sadar yang saat ini menjadi bagian dari Partai Politik Gerindra telah menyampaikan aspirasi banyak pihak tentang mengoptimalkan peran penyuluh pertanian.

"Kami telah berkomunikasi dengan fraksi kami di DPR RI dan mendapatkan dukungan kuat untuk langkah ini. Saatnya untuk melangkah lebih lanjut dengan tindakan nyata," lanjutnya.

Kegiatan Focus Group Discussion ini diadakan oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Menurut Ketua KPPN Bustanul Arifin, peran penyuluh pertanian saat ini semakin krusial.

”Transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia sangat urgent. Perlu adanya perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pemerintahan yang baru,” pungkasnya.

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

TANIINDONESIA.COM//Jakarta – Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024. Acara ini menyoroti tantangan produktivitas pertanian dan langkah-langkah untuk memperbaiki keberlanjutan penyuluhan pertanian di Indonesia.

Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menegaskan urgensi transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia. Arifin menyebutkan perlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pemerintahan yang baru pada Oktober nanti.

"Penyuluh pertanian harus melakukan transformasi signifikan dalam pendekatan dan strategi kerja mereka agar dapat menanggapi perubahan kondisi dan kebutuhan petani di era baru ini," ungkap Bustanul Arifin.

Bustanul menambahkan bahwa perubahan ini sangat penting mengingat peran krusial penyuluh dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Maka dirinya menyayangkan bahwa peran penyuluh sering kali terhambat oleh peraturan yang belum sepenuhnya mendukung kerja mereka.

"Kita perlu memastikan bahwa penyuluh memiliki dukungan yang memadai dari segi peraturan dan sumber daya agar mereka dapat berfungsi secara optimal dalam mendampingi petani," jelasnya.

Bustanul menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan memastikan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementan Gelar Pelayanan Publik Prima

"Kami mengadvokasi agar kelembagaan penyuluhan kembali berada di bawah pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi," tambah Bustanul.

Sementara itu, Pakar Penyuluhan dari Universitas Andalas Hery Bachrizal Tanjung menyoroti bahwa penyuluh pertanian memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dengan kondisi riil di lapangan.

"Penyuluh pertanian harus mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam membina dan mengembangkan kapasitas petani," paparnya.

Belum lagi, Hery menegaskan perlunya integrasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian.

"Pengelolaan penyuluhan harus tetap berpusat pada kebijakan nasional dengan pengembangan dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah," tambah Hery.

Sementara itu, pakar penyuluhan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Dwiningtyas Padmaningrum menekankan pentingnya integrasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas petani dalam mendukung program penyuluhan pertanian.

"Peran penyuluh pertanian tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas petani untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi usaha mereka," tambahnya.

Dwiningtyas juga mengulas tentang peran penting Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mendukung implementasi kebijakan pertanian di tingkat kecamatan. Ia berharap BPP dapat diperkuat sebagai pusat pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terpadu di setiap wilayah.

"Saat ini, tantangan terbesar adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di BPP. Perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas BPP sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di daerah," tegas Dwiningtyas.(***)

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementan Gelar Pelayanan Publik Prima

TANIINDONESIA.COM//LEMBANG - Kementerian Pertanian, melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, menggelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi ASN dan Non ASN, 25 – 28 Juni 2024. Pembukaan dilakukan Kepala Balai, Kamis (27/06/2024).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pertanian merupakan salah satu sektor yang akan selalu menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

"Di dalam sektor pertanian, perlu diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas," kata Amran.

Hal senada disampaikan Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi. Menurutnya, pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan banyak SDM.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, saat membuka Pelatihan mengatakan BBPP Lembang sebagai organisasi pembelajar, ada 3 hal yang harus diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai.

"Yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak, menguatkan pola pikir bahwa belajar itu seumur hidup harus selalu dilakukan, dan menciptakan inovasi sehingga pelayanan kepada publik lebih efektif dan efisien," katanya.

Ajat juga mengingatkan jajarannya agar terus belajar yang bisa dilakukan kapan saja dimana saja.

Baca juga: Berkomitmen Wujudkan Indonesia BERSINAR, Polbangtan Kementan Raih Penghargaan P4GN

“Tingkatkan literasi membaca, lakukan hal positif memanfaatkan teknologi informasi. Bila kita terus belajar maka akan terbuka wawasan sehingga kompetensi diri meningkat yang dapat menunjang kinerja organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada para stakeholder kita,” tutur Ajat.

Tidak lupa dirinya menekankan pentingnya integritas, kejujuran dan setiap pegawai harus memahami tugas fungsinya dan memahami tugas fungsi organisasi.

Pelatihan diikuti 26 peserta yang terdiri dari pegawai ASN sebagai pelaksana di bagian keuangan, kelompok substansi program dan evaluasi, dan kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan. Sedangkan pegawai Non ASN/THL yang bertugas di bidang pelayanan asrama, kelas, kantor, satpam, dan pengemudi.

Selama berlatih, peserta menerima materi kelompok dasar yaitu kebijakan pengembangan SDM pertanian. Adapun materi inti yang diperoleh tentang tugas pokok, peran, dan fungsi petugas, membangun etika petugas dalam menjalankan tupoksinya, teknik memberikan pelayanan prima, dan membangun karakter petugas yang professional dan berakhlak. Sedangkan materi penunjang adalah rencana implementasi.

Salah seorang peserta, Ropiatul Milah, pegawai THL BBPP Lembang yang bertugas melakukan pelayanan di kantor utama, mengatakan pelatihan yang diikuti dapat menambah wawasan.

"Terutama untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada pegawai internal dan tamu yang datang ke BBPP Lembang,” ujarnya.(***)