Tani Indonesia

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

MENGHADAPI era industri 4.0 seluruh insan pertanian tak terkecuali penyuluh pertanian harus dapat ikut mempermudah dan menyinergikan interaksi hulu dan hilir dalam sistem agribisnis/agroindustri. Hal ini sejalan dengan upaya pembenahan sektor pertanian yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengutarakan, pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, di era 4.0, semua sektor telah menerapkan teknologi, termasuk juga pertanian. "Kita tidak mungkin menghindar, justru harus beradaptasi. Utamanya, informasi dengan memanfaatkan komunikasi digital yaitu dengan mengemas pesan materi penyuluhan. Karena itu, penyuluh harus menguasai akses komunikasi digital dan mengembangkannya kepada petani secara verbal serta visual," pesan Mentan. Saat mengisi program Ngobras edisi khusus Penyuluhan, dengan tema 'Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)', Rabu (26/1), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengungkapkan, 10 tahun lalu kita tidak bisa membayangkan seminar, rapat, pelatihan, dan penyuluhan, dapat dilakukan secara virtual dan bisa diakses dari mana saja asalkan ada internet. "Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sangat luar biasa. Terutama dalam hal TIK, perkembangannya begitu pesat. Kemampuan iptek untuk mendukung menggenjot produktivitas pertanian juga luar biasa, ada bioscience bioteknologi, varietas tinggi, dan lainnya," ungkap Dedi. Baca juga: Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022 Dapat Animo Besar Dia pun menyampaikan bahwa dulu penyuluh hanya bicara masalah on farm atau budi daya. Namun kini penyuluhan juga harus ada di off farm, di hulu dan upstream. Ada juga downstream, atau menjadikan produk-produk turunan, termasuk juga packaging atau kemasan dan lainnya. "Yang tidak kalah penting adalah membangun subsistem institusi pendukung untuk mendukung subsistem yang lainnya. Sehingga, dapat tercipta sebuah agribisnis yang bernilai tinggi," katanya. Untuk beradaptasi dengan kemajuan iptek dalam mendukung pertanian, Dedi meminta penyuluh menguasai smart farming. "Pertanian sekarang harus memanfaatkan teknologi, termasuk internet of thing (IoT). Saya yakin paradigma penyuluhan harus berubah, kita harus lakukan transformasi. Namun, penyuluh tetap harus menguasai prinsip-prinsip dasar peyuluhan," katanya. Dalam kesempatan itu, hadir pula penulis buku Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Era TIK yang juga Dosen Polbangtan Bogor, Momon Rusmono. Memiliki pengalaman serta kedekatan dengan dunia penyuluhan, Momon menyampaikan lima poin utama terkait penyuluh pertanian. "Pertama, penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dalam menyejahterakan petani, akses modal dan koperasi belum optimal bisa diselesaikan oleh para penyuluh. Kedua, penyuluhan bisa menyasar segala macam aspek," katanya. Poin selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam UU tersebut tidak menyebutkan penyuluhan perkembangan iptek, penyuluh harus adaptif, dan kemajuan iptek luar biasa, penyuluh harus dekat dengan iptek. "Itu semua yang memotivasi saya untuk menulis transformasi, bagaimana upaya-upaya perubahan mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan kembali peran penyuluhan sehingga terwujud satu kesatuan arah dan kebijakan," kata Momon.

Gandeng Ombudsman, Kementan Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Sinergi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, salah satu langkah yang telah disepakati dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) adalah melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Ombudsman.

Adapun perubahan kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Langkah ini untuk menjawab isu krisis pangan global sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, geopolitik, dan adanya disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,” ungkap SYL, Kamis (2/3/2023).

SYL menambahkan, sinergi pengawalan pupuk bersubsidi bersama dengan Ombudsman merupakan langkah penting, karena rakyat dan negara bergantung pada pangan dan pertanian.

Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2023 ke Mentan SYL

"(Pangan dan pertanian) merupakan sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Maka dari itu, distribusi pupuk harus benar-benar dikawal,” tuturnya.

Menurutnya, terdapat tiga perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pertama, perubahan jenis pupuk dari yang semula berupa Urea, SP36, ZA, NPK, dan organik menjadi pupuk Urea dan NPK.

Kedua, perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektar (ha) untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

“Langkah dan kebijakan ini ditetapkan agar produk hasil pertanian kita yang terutama memiliki kontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi bisa terus terjaga. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan nasional Indonesia dapat terwujud,” jelas Mentan SYL.

Ketiga, perubahan mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Perubahan ini, lanjut Mentan SYL, juga tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B), sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan lebih akurat sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan dengan luas lahan 2 ha yang setiap musim tanam tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar,” jelas Mentan SYL.

Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih mengatakan program pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam perlindungan/pemberdayaan petani hingga meningkatkan produktifitas pertanian guna ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kinerja Kementerian Pertanian.

"Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian. Program ini menekan pengeluaran petani dan meningkatkan produksi pangan. Kehadiran Ombudsman sebagai lembaga eksternal sangat diperlukan untuk mengawal output penggunaan anggaran, mengawasi pelayanan dan mencegah maladministrasi," ucapnya.

Pimpinan/Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Yeka Hendra Fatika menegaskan Ombudsman RI dari Level Pusat hingga Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia memiliki komitmen untuk mengawal program pupuk bersubsidi. Ini agar pemenuhan pelayanan pupuk bersubsidi terhadap petani kecil dapat dipenuhi.

“Kami berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menguatkan koordinasi dan membangun sinergi serta kerja sama yang lebih baik antara Ombudsman dengan jajaran Kementerian Pertanian maupun dengan Dinas Pertanian di setiap daerah. Dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk subsidi,” tuturnya.

Pemerintah Telah Membeli Alsintan Pabrikan Madiun Sesuai Kebutuhan

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menanggapi video produsen alsintan PT Mitra Miharta yang memproduksi alat panen combine merk ZAGAA, bahwa tidak benar pemerintah tidak menindaklanjuti arahan Presiden pada tahun 2015.

“Kami sudah membeli produknya berupa combine harvester (alat panen) kecil melalui anggaran APBD Jatim dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang berada di propinsi. Memang kita tidak membeli banyak, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan,” Jelas Mohammad Takdir Mulyadi Direktur Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta, Jumat (16/11/2022).

Takdir menambahkan produk combine harvester produksi perusahaan Madiun tersebut, masih terdapat beberapa kendala teknis saat digunakan dan layanan purna jual, sehingga pemerintah mendapat keluhan petani yang mendapat bantuan alat tersebut. Karena itu, pemerintah membatasi pembelian produk tersebut.

“Pembeliannya memang tidak tender, tetapi melalui e-katalog, dan pemerintah tentu membeli (mengadakan) barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang terbaik. Tidak hanya produk pabrikan madiun tersebut, namun produk lokal lainnya juga kami perhatikan. Sesuai arahan Presiden kita gunakan produk dengan TKDN yang tinggi,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Takdir mengatakan pada tahun 2015, tim propinsi Jawa Timur mengadakan survei ke PT Mitra Maharta yg memproduksi ZAAGA (MERK CHK), karena ada edaran dari Pemerintah propinsi harus mengutamakan produk daerah, maka terjadilah kontrak dengan PT MITRA MAHARTA yg memproduksi ZAAGA dengan anggaran dari APBD, sejumlah 100 unit Combine Harvester kecil.

Pun pada tahun 2015 juga, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 400 unit Combine Kecil.

Begitu pula tahun 2016, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 600 unit Combine Kecil.

“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merk tersebut, karena keputusan produk mana yg dibeli sangat tergantung pada hasil survey tim propinsi, dan anggaran pemerintah yang terbatas,” tutupnya.

Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2023 ke Mentan SYL

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara simbolis kedua sebagai penerima DIPA tersebut setelah Menteri Kesehatan.

Presiden Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespon gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Presiden dala acara dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis(1/12/22)

Presiden Jokowi menambahkan APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal yakni pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Gandeng Ombudsman, Kementan Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

“Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan APBN memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah baik pada tingkat pusat dan daerah juga diminta untuk bersinergi dan bekerja dengan terintegrasi dan tidak ada yang bekerja sectoral.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Mentan SYL mengatakan pada tahun 2023, Kementan siap melaksanakan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 melalui pelaksanaan 4 program. Pertama, ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, kedua, nilai tambah dan daya saing industry, ketiga, pendidikan dan pelatihan vokasi dan keempat, dukungan manajemen.

“Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian dengan menyesuaikan tuntutan dunia yang dinamis, tetap menjamin kualitas produk pertanian yang prima dan ramah lingkungan. Selain itu, Kementan akan terus fokus dalam penyediaan pangan bagi penduduk dan peningkatan daya saing produk pertanian,” tegasnya.

Ia menambahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern, dirumuskan melalui 5 strategi pembangunan pertanian yang dituangkan dalam 5 Cara Bertindak (CB). Pertama, peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan dan pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan membangun lumbung pangan. Keempat, pengembangan pertanian modern melalui smart farming, penerapan mekanisasi pertanian, pemanfaatan inovasi, hasil riset dan digitalisasi pertanian dan kelima, gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

“Strategi pembangunan tersebut digunakan untuk mengupayakan peningkatan produksi pangan strategis, utamanya beras, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki dan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kementerian Pertanian mempunyai komitmen bahwa kebutuhan pangan pokok rakyat yang mencapai 273 juta jiwa harus dapat terpenuhi, apabila tidak ingin terjadi gejolak sosial, bahkan politik di masyarakat,” tutur SYL.(***)

kementan-beras-sampai-akhir-tahun-aman-Q3zlEO1MC0

11 Kelompok Tani di Aceh Besar dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//ACEH BESAR - Sebanyak 11 kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Bantuan diserahkan di kompleks Gedung Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian di Kecamatan Kuta Malaka.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bantuan yang diberikan adalah untuk mendukung modernisasi pertanian.

"Kementerian Pertanian akan terus mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Hal tersebut akan kita wujudkan melalui alsintan," tutur Mentan, Sabtu (26/11/2022).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Ali Jamil.

"Modernisasi pertanian dicirikan dengan pemanfaatan teknologi, dalam hal ini penggunaan alsintan. Oleh sebab itu, kita mengajak petani untuk mengalihkan cara-cara konvensional dan beralih ke pertanian modern," ujarnya.

Ali menambahkan, alsintan akan memudahkan dan membantu petani meningkatkan indeks pertanaman yang bisa mendukung peningkatan pendapatan petani.

Alsintan yang diberikan Kementan untuk 11 kelompok tani di Aceh besar terdiri dari hand traktor singkal, pompa air, cultivator Ishoku IC 800 dan shark SP200, serta hand spayer.

Kadistan Aceh Besar Jakfar SP MSi menambahkan, bantuan Alsintan ini merupakan wujud kepedulian dan respons dari Mentan saat melakukan kunjungan kerja ke Blang Miro, Kecamatan Simpang Tiga, pada 4 Maret 2022 lalu.

"Alhamdulillah, Pak Mentan sangat peduli dan bantuan ini sangat berguna bagi petani," ujarnya.

Lewat RJIT Kementan, Luas Oncoran Irigasi di Payakumbuh Layani Lahan Seluas 50 Ha

admin 3 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//SUMATERA BARAT - Kementerian Pertanian mampu memaksimalkan aliran air irigasi yang berada di Desa Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Aliran irigasi itu dimaksimalkan lewat kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertanian harus dipastikan mendapatkan air.

"“Pertanian tidak boleh berhenti. Dalam kondisi apa pun, pertanian harus dilakukan, karena pertanian menghasilkan pangan yang dibutuhkan manusia. Untuk menjaga pertanian agar terus berproduksi, Kementerian Pertanian melakukan RJIT. Tujuannya, agar pasokan air ke lahan pertanian terus terjaga," katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menjelaskan bahwa pengelolaan air irigasi dari hulu hingga hilir memerlukan prasarana irigasi yang memadai.

"Jika bangunan air irigasi rusak atau tidak berfungsi maka akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang juga berpengaruh kepada produktivitas pertanian," katanya.

Salah satu kegiatan RJIT Ditjen PSP Kementan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bodi Makmur, di Desa Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. RJIT yang dilakukan Ditjen PSP didaerah ini dibangun Kementan sepanjang 84.28 Meter dapat melayani air irigasi dengan luas oncoran hingga 50 Hektare.

"Dengan rehabilitasi jaringan irigasi tertier ini diharapkan petani menjaga serta memelihara jaringan irigasi ini dan dapat memanfaatkan air secara optimal,"pungkas Ali.

Kesejahteraan Ditingkatkan, SDM Perkebunan Diperkuat

admin 3 tahun ago 0

JAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) tidak boleh lagi hanya berstrategi sama seperti apa yang dicapai selama ini.

Tantangan pertanian merupakan kebutuhan bangsa yang besar terkait dengan penyediaan pangan dan tentu saja harus bertahan di tengah krisis pangan global dan krisis energi, sehingga penguatan pembangunan komoditas perkebunan adalah agenda prioritas untuk memperkuat akselerasi kemajuan pertanian.

"Pertumbuhan menjadi sangat penting karena kekuatan negara ini juga ada di perkebunan," kata Mentan SYL.

Selanjutnya SYL mengatakan, akselerasi pengembangan komoditas dari hulu ke hilir menjadi agenda prioritas yang harus diwujudkan. Hal ini direalisasikan dengan konsep pembangunan subsektor perkebunan yang terkonsolidatif dan integratif.

Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, krisis pangan yang berlarut-larut menyebabkan inflasi di luar kendali.

"Solusi krisis pangan global diantaranya kendalikan inflasi dengan genjot produktivitas pertanian dan ganti komoditas pangan impor dengan pangan lokal," ujar Dedi pada arahan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) volume 39, Jumat (21/10).

Dedi melanjutkan komoditas perkebunan merupakan komoditas unggulan pertanian yang termasuk komoditas yang eksport dan pernah melejit pada tahun 2020- 2021 dengan naik lebih dari 38 persen untuk diekspor.

Narasumber MSPP, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alamsyah pada paparan dengan materi pembangunan perkebunan untuk kesejahteraan bangsa, mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2022 terhadap triwulan II Tahun 2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y).

Ekonomi Indonesia triwulan II 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,15 persen.

"Program unggulan ditjen perkebunan tahun 2020-2021 diantaranya korporasi perkebunan, produksi benih/nursey 20 juta dan pengembangan kawasan kopi, kelapa, jambu mete, kakao serta pengembangan sagu hulu hilir berbasis koperasi, percepatan swasembada gula komsumsi, pengembangan gula non tebu dan pengembangan kopi komandan," jelas Andi.

Selanjutnya Andi menjelaskan, strategi peningkatan produksi perkebunan di antaranya melalui logistik benih dan pengembangan kawasan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi untuk meningkatkan produksi komoditas (program jangka panjang) kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, cengkeh, teh, vanili, dan kayu manis.

Pengembangan kawasan dilakukan melalui intensifikasi (program jangka pendek) untuk meningkatkan produksi kopi, kakao, karet, lada, pala dan cengkeh.

Sedangkan peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penyediaan alat pasca panen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kopi, karet, kelapa, kakao, pinang, kayu manis, dan nilam.

"Diharapkan untuk skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN/APBD, maksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan CSR serta investasi," pungkas Andi.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Perkuat Ketahanan Pangan di Bengkulu Tengah

admin 4 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//BENGKULU TENGAH - Dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan, Kementerian Pertanian merealisasikan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) untuk Kelompok Tani Tri Manunggal di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Program RJIT di Bengkulu Tengah memperkuat ketahanan pangan. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, ketahanan pangan merupakan program utama yang didorong pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana diprediksi berbagai kalangan.

"Salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan adalah dengan mendorong produktivitas. Agar produktivitas meningkat, distribusi air harus berjalan dengan baik," kata Mentan SYL. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, program RJIT merupakan salah satu dari sejumlah kegiatan dari Kementan yang dilaksanakan demi mendukung manajemen air.

"Distribusi air harus dilakukan dengan baik. Sebab, tanpa perencanaan yang baik, maka pengelolaan air pun akan berjalan tak maksimal. Sementara air memiliki peran cukup vital dalam tumbuh kembang pertanian," kata Ali.

Program RJIT memperbaiki kerusakan atau jaringan sistem distribusi air yang tak berfungsi dengan baik agar efisiensi efektivitas irigasi berjalan dengan baik pula. "Program RJIT akan meningkatkan infrastruktur jaringan, sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan," tutur Ali.

Dengan begitu, Ali optimistis budidaya pertanian akan berkembang dengan baik dan memberikan nilai tambah untuk petani. "Program RJIT juga mampu mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yang berkontribusi dengan baik terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional," ujar Ali.

Sementara itu, Direktur Irigasi Dirjen PSP Kementan Rahmanto mengatakan, ada beberapa standar teknis yang harus dipenuhi pada pelaksanaan program RJIT tahun 2022. Pertama, jaringan irigasi teknis/desa dalam kondisi baik dan tersedia sumber air. Kedua, dimensi saluran (lebar, tebal dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan.

"Kami berharap saluran irigasi dapat mengairi lahan pertanian, sehingga bermanfaat baik bagi pengembangan budidaya pertanian petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian mereka bisa terus ditingkatkan," ujar Rahmanto.(YR)

Kementan Ajak Petani Bikin Pestisida Nabati Genjot Produksi

admin 4 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//SULAWESI SELATAN – Salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, adalah menggenjot hasil produksi. Namun, hal tersebut bisa terjadi jika petani mampu menekan biaya produksi.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian mengajak petani untuk mempelajari cara membuat pestisida nabati.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan petani dituntut untuk berinovasi di lahan masing-masing.

“Dengan inovasi, kita harapkan petani bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Dengan demikian, kesejahteraan petani pun akan ikut terangkat,” kata Mentan SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengutarakan hal serupa.

“Inovasi bisa dihasilkan jika kemampuan, pengetahuan, dan skill SDM pertanian meningkat. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Dedi.

Dijelaskannya, berbagai program digelar Kementan untuk mendukung hal tersebut.

Salah satunya, melalui kegiatan Sekolah Lapang program IPDMIP di Daerah Irigasi Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

SL IPDMIP musim tanam April-September 2022, diikuti oleh koordinator BPP Maritengngae, PPL Pendamping, penyuluh swadaya dan petani peserta sekolah lapang.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Ibrahim, tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada pelaksana penyuluhan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan melakukan pendampingan ke petani dan melakukan inovasi.

“Inovasi baru yang betul-betul bisa memberikan manfaat di sektor pertanian. Praktik pembuatan pestisida nabati yang dilakukan peserta Sekolah Lapang di Daerah Irigasi Takkalasi, bisa meringankan biaya produksi. Sehingga, pendapat petani bisa meningkat dan kesejahteraannya lebih baik,” katanya.

Penyuluh Swadaya dan Swasta di Perkebunan Kelapa Sawit Harus Diperkuat

admin 4 tahun ago 0

TANIINDONESIA.COM//JAKARTA - Keberadaan penyuluh sangat penting untuk mendukung pengembangan pertanian. Hal ini sangat disadari oleh Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, peran penyuluh akan terus diperkuat.

Hal tersebut terungkap dalam Lokakarya & Rakernas Perhiptani 2021, Rabu (24/11/2021), yang adakan secara online dan ofline dari ruang AWR Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diikuti sekitar 400 partisipan dari berbagai daerah dan penyuluh yang ada di provinsi.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan peran penyuluh tidak bisa dianggap enteng.

"Penyuluh adalah garda terdepan dalam pertanian. Oleh karena itu, penguatan harus dilakukan. Karena penyuluh harus memastikan produksi pertanian tidak berhenti," katanya.

Lokakarya & Rakernas Perhiptani 2021, mengangkat tema 'Sinergitas Perhiptani dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dalam penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit'.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, yang menjadi pembicara dalam kegiatan itu, menyampaikan sejumlah hal.

"Strategi program aksi pengembangan SDM pertanian adalah regenerasi SDM berkelanjutan, Penguatan Profesionalisme dan Kompetensi Penyuluh baik ASN, Swasta, maupun Swadaya," katanya.

Strategi lainnya adalah Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Berbasis Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa Teknologi, Pengembangan infrastruktur, Digitalisasi dan Modernisasi Pertanian, Pengembangan Kewirausahaan, Jejaring Usaha, Kemitraan dan Akses Pasar, Penguatan Kapasitas KEP berbasis Agro-industri.

Dedi Nursyamsi menjelaskan, penumbuhkembangan penyuluh swadaya dan swasta dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, tentang Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani.

"Penguatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik mengenai manajemen dasar, penyuluhan pertanian, kewirausahaan, teknis)," katanya.

Peningkatan lainnya dilakukan lewat seminar, lokakarya/workshop, studi banding, temu teknis dan temu lapangan, magang, juga pameran.

Dijelaskannya, penyuluh pertanian swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya, atau warga masyarakat lain yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya.

"Sementara Penyuluh Pertanian Swasta, berasal dari dunia usaha, lembaga, atau perseorangan yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan," katanya.

Tani Indonesia

Berita terbaru

Drone Ambil Alih Penyemprotan! Mahasiswa Politeknik Enjinering Kementan Ikut Terjun di Lahan CSR

Seleksi Ketat Jalur Undangan, Polbangtan Kementan Wawancarai 268 Calon Mahasiswa

Pemeriksaan Kesehatan Jalur Undangan PMB Polbangtan YOMA Digelar di RSPAU Hardjolukito

BRI BO Gatot Subroto Salurkan Jumat Berkah ke Panti Asuhan Yatim & Dhuafa Mizan Amanah

Tanam Serempak Digelar, Kementan Percepat Optimalisasi Lahan CSR

Berita utama

Di Hadapan Saudagar Bugis Makassar, Mentan Amran Tegaskan Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Kuat

Mentan Amran Rapat Hari Minggu Antisipasi Kekeringan dan Ketegangan Geopolitik

Drone Ambil Alih Penyemprotan! Mahasiswa Politeknik Enjinering Kementan Ikut Terjun di Lahan CSR

Seleksi Ketat Jalur Undangan, Polbangtan Kementan Wawancarai 268 Calon Mahasiswa

Pemeriksaan Kesehatan Jalur Undangan PMB Polbangtan YOMA Digelar di RSPAU Hardjolukito

BRI BO Gatot Subroto Salurkan Jumat Berkah ke Panti Asuhan Yatim & Dhuafa Mizan Amanah

Tanam Serempak Digelar, Kementan Percepat Optimalisasi Lahan CSR

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

Gandeng Ombudsman, Kementan Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pemerintah Telah Membeli Alsintan Pabrikan Madiun Sesuai Kebutuhan

Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2023 ke Mentan SYL

11 Kelompok Tani di Aceh Besar dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Lewat RJIT Kementan, Luas Oncoran Irigasi di Payakumbuh Layani Lahan Seluas 50 Ha

Kesejahteraan Ditingkatkan, SDM Perkebunan Diperkuat

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Perkuat Ketahanan Pangan di Bengkulu Tengah

Kementan Ajak Petani Bikin Pestisida Nabati Genjot Produksi

Penyuluh Swadaya dan Swasta di Perkebunan Kelapa Sawit Harus Diperkuat

Drone Ambil Alih Penyemprotan! Mahasiswa Politeknik Enjinering Kementan Ikut Terjun di Lahan CSR

Seleksi Ketat Jalur Undangan, Polbangtan Kementan Wawancarai 268 Calon Mahasiswa

Pemeriksaan Kesehatan Jalur Undangan PMB Polbangtan YOMA Digelar di RSPAU Hardjolukito

BRI BO Gatot Subroto Salurkan Jumat Berkah ke Panti Asuhan Yatim & Dhuafa Mizan Amanah

Tanam Serempak Digelar, Kementan Percepat Optimalisasi Lahan CSR

Berita terbaru

Berita utama

Berita terpopuler

Berita Pertanian

Berita lainnya