TANIINDONESIA.COM, Batam - Bupati Tolikara, Willem Wandik, menyampaikan keprihatinan mendalam Terhadap Penetapan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026, yang dinilai berpotensi menurunkan daya tahan fiskal pemerintah daerah, khususnya di Tanah Papua, serta berdampak langsung pada keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas sosial.
Dalam forum resmi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Tolikara menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua secara objektif menghadapi risiko ganda (double burden) yang tidak sepenuhnya dialami daerah lain di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah daerah di Tanah Papua sangat bergantung pada dana transfer pusat dan dana otonomi khusus akibat keterbatasan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, banyak daerah Kabupaten di Tanah Papua juga menghadapi tantangan keamanan, legitimasi negara, dan kohesi sosial yang sangat ditentukan oleh kehadiran nyata pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
“Ketergantungan fiskal kami terhadap TKD dan dana Otonomi Khusus sangat tinggi. Di Tolikara, kontribusi PAD masih sangat terbatas. Setiap penyesuaian TKD secara langsung akan menekan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan,” ujar Willem Wandik di sela-sela kegiatan APKASI.
Secara struktural, lebih dari 95 persen APBD kabupaten/kota di Tanah Papua bersumber dari transfer pemerintah pusat, sementara tingkat kemandirian fiskal rata-rata berada di bawah 5 persen. Kondisi ini menjadikan setiap kebijakan penyesuaian TKD memiliki dampak langsung terhadap kapasitas pelayanan publik, stabilitas sosial, dan efektivitas kehadiran negara di wilayah paling timur Indonesia, dengan kerawanan isu kesenjangan dan gangguan keamanan yang cukup tinggi.
Kesenjangan Fiskal dan Realitas Geografis yang Tidak Simetris
Bupati Tolikara menekankan bahwa kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan realitas geografis dan biaya pembangunan yang ekstrem di Tanah Papua.. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode 2024–2025, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di wilayah pegunungan Papua berada jauh di atas rata-rata nasional.
Dengan Surabaya sebagai indeks dasar (100), beberapa kabupaten di wilayah Papua Pegunungan mencatat angka skoring IKK yang sangat tinggi, antara lain:
•Kabupaten Tolikara: 288,59
•Kabupaten Mamberamo Tengah: 285,83
•Kabupaten Lanny Jaya: 257,73
•Kabupaten Jayawijaya: 242,78
•Kabupaten Nduga: 230,13
Tingginya skoring IKK tersebut berdampak langsung pada rendahnya daya beli anggaran daerah. Dengan nilai anggaran yang sama, capaian pembangunan fisik di Tanah Papua menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Sebagai ilustrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 miliar di Pulau Jawa dapat membiayai pembangunan sekitar 10 unit Puskesmas, sementara di Kabupaten Tolikara dana yang sama hanya mampu membangun sekitar 3 unit Puskesmas dengan spesifikasi setara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan capaian pembangunan di Tanah Papua bukan disebabkan oleh inefisiensi daerah, melainkan oleh realitas biaya logistik dan geografis yang tidak sebanding.
Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua Pegunungan masih berada pada kisaran 50–60, jauh di bawah rata-rata nasional. Artinya, daerah-daerah seperti Tolikara masih berada pada fase pemenuhan layanan dasar (basic needs) yang bersifat fundamental, tidak memiliki substitusi, dan wajib dipenuhi oleh negara, bukan pada fase pembangunan lanjutan yang bersifat opsional, yang dapat dipilih prioritasnya, serta secara kebijakan masih dapat ditunda sementara hingga kapasitas fiskal dan dukungan anggaran tersedia secara memadai.
"Dalam kondisi IPM yang masih tertinggal, pemangkasan anggaran justru berisiko memperlambat percepatan layanan dasar dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Tolikara: Melindungi Pendidikan dan Kesehatan sebagai Prioritas Utama
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran nasional, Bupati Tolikara menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tolikara tetap berkomitmen menjaga sektor pendidikan dan kesehatan dasar sebagai prioritas utama.
Sebagai kepala daerah definitif periode 2025–2030, ia menegaskan bahwa Pemkab Tolikara akan tetap berpegang pada prinsip mandatory spending, yang diperkuat melalui dana otonomi khusus, dengan fokus sebagai berikut:
•Pendidikan dialokasikan sekitar 20–25 persen APBD, termasuk perlindungan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asal Tolikara.
•Kesehatan dialokasikan minimal 15 persen, dengan prioritas pada layanan dasar, penanganan stunting, dan penguatan Puskesmas di distrik terpencil.
•Insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah terluar, terisolasi, dan terpencil tetap dipertahankan sebagai bagian dari strategi menjaga kehadiran negara.
“Jika fiskal mengalami tekanan, pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan operasional birokrasi, tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan Kolaboratif untuk Program Nasional di Tanah Papua
Dalam konteks pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pembangunan Sekolah Berasrama (Sekolah Rakyat), Bupati Tolikara menekankan bahwa koordinasi lintas level pemerintahan harus bersifat substantif, bukan sekadar administratif.
Pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan dan penyedia anggaran "perlu bersinergi" dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana yang memiliki penguasaan medan dan pemahaman konteks lokal.
Dengan memperhatikan Kabupaten Tolikara yang memiliki karakteristik khusus, antara lain:
•Terdiri dari 545 desa/kampung di 46 distrik, sebagian besar berada di kawasan pegunungan tanpa akses transportasi darat reguler.
•Sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara atau jalur darat ekstrem, dengan biaya logistik yang dapat mencapai 3–5 kali lipat dibandingkan wilayah non-Papua.
•Distribusi logistik program MBG memerlukan rantai pasok lokal yang adaptif, agar tetap efisien dan tepat sasaran.
Tanpa sinergi berbasis pemetaan lokal,_ program nasional berisiko terhambat oleh kendala distribusi dan tingginya biaya operasional di lapangan.
Harapan terhadap Kebijakan Fiskal yang Lebih Kontekstual dan Berkeadilan
Menutup pernyataannya, Bupati Tolikara menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat terus memperhatikan kondisi objektif di Tanah Papua melalui pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.
Standar biaya umum yang bersifat nasional sering kali tidak memadai untuk mengeksekusi program pembangunan di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis ekstrem.
Selain itu, ketergantungan pada transportasi udara menyebabkan biaya angkut barang dapat menyerap hingga 30–40 persen dari total alokasi anggaran di distrik terpencil.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang semata-mata berbasis jumlah penduduk dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan riil daerah di Tanah Papua.
“Kami berkomitmen menjalankan kebijakan nasional secara akuntabel dan transparan. Namun, kebijakan fiskal perlu memberi ruang fleksibilitas yang realistis, agar pelayanan publik tetap berjalan dan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Pokok Rekomendasi Kebijakan
•Penyesuaian Standar Biaya di Tanah Papua agar selaras dengan realitas biaya konstruksi dan logistik.
•Fleksibilitas fiskal bagi daerah untuk membiayai sektor krusial dan bersifat darurat.
•Redefinisi anggaran afirmatif, yang tidak hanya berbasis angka, tetapi berpihak secara nyata pada tantangan geografis dan sosial.
•Debirokratisasi dan penyederhanaan regulasi, agar anggaran bersifat solutif dan mudah diakses masyarakat hingga wilayah paling terpencil.
Wa Wa, Yaki Yaki, Waniambe,
Jo Suba, Tabea Tabea,
Matur Nuwun, Horas,
Mejuah Juah, Ya’ahowu.
(Salam representasi Nusantara)
Willem Wandik So. Sos
(Bupati Tolikara P. Pegunungan)
